Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Viral Tahanan Narkoba Makan Bareng Polisi di Restoran Medan, Propam Turun Tangan

Usia Capres 19 Tahun Digugat ke MK, Ini Alasannya

DPR Desak Istana Bersihkan Orang Dekat Listyo Sigit

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Kamis, 19 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Pukat UGM Kritik KPK Hentikan Kasus Tambang Rp2,7 T

Penghentian kasus dugaan korupsi tambang Konawe Utara dianggap sebagai catatan buruk dalam kinerja penegakan hukum KPK.
Richard MundzirRichard Mundzir28 Desember 2025 Hukum
peneliti Pukat UGM
Zaenur Rohman, Peneliti Pukat UGM (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Di tengah sorotan publik terhadap pemberantasan korupsi, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara menuai kecaman tajam.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyebut langkah ini sebagai kemunduran serius dalam komitmen KPK menuntaskan kasus korupsi besar, terlebih nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp2,7 triliun.

“Ini merupakan satu catatan prestasi buruk bagi KPK ketika KPK mengeluarkan SP3,” ujar Zaenur Rohman, peneliti Pukat UGM, Minggu (28/12/2025). Menurutnya, sejak awal berdiri, KPK dikenal sangat selektif dalam menaikkan perkara ke tahap penyidikan, sehingga keputusan untuk menghentikannya kini menjadi tanda tanya besar.

Zaenur menegaskan bahwa kasus ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi KPK, khususnya dalam aspek penetapan tersangka dan kecukupan alat bukti. Ia mengingatkan agar KPK ke depan lebih hati-hati dan bertanggung jawab saat menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Baca Juga:
  • Ma’ruf Amin Absen, Sidang Perdana Esemka Ditunda
  • ICW Dorong KPK Segera Limpahkan Kasus Hasto ke Pengadilan
  • PBNU Desak KPK Umumkan Tersangka Kasus Kuota Haji
  • Kericuhan di Rapat RUU TNI, Polisi Terima Laporan Sekuriti

“Apapun cerita ini harus menjadi evaluasi bagi KPK ya, agar KPK yang pertama harus jauh lebih ketat ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka,” imbuhnya.

Kritik tak berhenti di situ. Zaenur juga menyoroti kecenderungan KPK yang menangani perkara dalam waktu lama tanpa kejelasan, menyebabkan hilangnya kepastian hukum. Ia menuntut agar KPK segera membenahi sistem internal dalam penanganan perkara, terutama menyangkut efisiensi waktu dan kejelasan proses hukum.

“KPK tidak boleh menangani perkara berlarut-larut. Harus ada evaluasi agar setiap perkara benar-benar diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa keputusan menghentikan penyidikan ini diambil karena tidak ditemukan kecukupan bukti meskipun kasus telah masuk penyidikan sejak 2017. Ia juga menegaskan bahwa KPK tetap membuka kemungkinan melanjutkan kembali penyidikan bila ditemukan fakta atau bukti baru.

Artikel Terkait:
  • MUI Nyatakan Sound Horeg Haram, Begini Penjelasannya
  • Jaksa Agung Raih Penghargaan “Tokoh Restorative Justice” di Detikcom Awards 2023
  • KPK Banding Vonis 3,5 Tahun Hasto, Nilai Tak Sesuai Tuntutan
  • DPR Tegaskan Direksi BUMN Tak Kebal Hukum

“Sehingga KPK menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait,” kata Budi. Ia menambahkan, masyarakat dapat menyampaikan informasi tambahan yang relevan bila ditemukan perkembangan baru.

Sebagai catatan, kasus ini mencuat pada 3 Oktober 2017 saat KPK menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka. Kala itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyatakan bahwa kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp2,7 triliun, bahkan melebihi nilai kerugian dalam kasus mega korupsi e-KTP. Nilai tersebut berasal dari hasil penjualan nikel yang izinnya diduga diperoleh secara melawan hukum.

Keputusan KPK ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 40 UU 19/2019 hasil revisi UU KPK yang memperbolehkan lembaga tersebut menghentikan penyidikan melalui penerbitan SP3. Namun demikian, banyak pihak melihat langkah ini sebagai bentuk pelemahan KPK yang semakin nyata.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa janji pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari keberanian menuntaskan kasus besar tanpa pandang bulu dan hingga tuntas.

Jangan Lewatkan:
  • KPK Akan Panggil Ridwan Kamil Terkait Kasus Dana Iklan Bank BJB
  • Putusan MK: Spa Diakui Sebagai Layanan Kesehatan Tradisional, Bukan Hiburan
  • KPK Resmi Tahan Noel dalam Kasus Sertifikasi K3 di Kemnaker
  • KPK: Integritas Pemerintah Daerah Masih Dalam Zona Merah
7 Triliun Aswad Sulaiman Kasus Tambang Konawe Korupsi Rp2 KPK SP3 Pukat UGM
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleGuncangan Dahsyat M7,0 di Taiwan Terasa hingga Taipei
Next Article Bumi Tanpa Pohon, Krisis yang Tak Terlihat

Informasi lainnya

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

11 November 2026

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

8 November 2026

Santriwati Digerebek, DPR Desak Usut Tindakan Polisi

2 November 2026

Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Dipersoalkan di MK

27 Oktober 2026

Rekening Botok Dibuka Lagi Usai Klarifikasi Polisi

26 Agustus 2026

Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla di 9 Polda

23 Agustus 2026
Paling Sering Dibaca

Alibi Efisiensi, Pilkada Tetap Harus Langsung

Editorial Udex Mundzir

Tukin Dosen: Antara Janji dan Realita

Editorial Udex Mundzir

Puncak Haji Tiba: Irjen Kemenag Minta Petugas Bersiap

Islami Alfi Salamah

Ubox: Solusi Sewa Powerbank Praktis di Bandara

Techno Silva

Sekolah Bukan Mesin Hafalan

Editorial Udex Mundzir
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

Minuman Ini Redakan Nyeri Haid

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Perlengkapan Pramuka Lengkap Mic Wireless Untuk Masjid Alat Tulis Sekolah Murah
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi