Jakarta – Polda Metro Jaya menerima laporan terkait insiden kericuhan dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar oleh Panitia Kerja (Panja) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada Sabtu (15/3/2025).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, membenarkan adanya laporan terkait dugaan gangguan ketertiban umum serta tindakan pemaksaan disertai ancaman kekerasan dalam acara tersebut. Laporan tersebut dibuat oleh seorang sekuriti hotel berinisial RYR.
Menurut laporan yang diterima kepolisian, sekitar pukul 18.00 WIB, tiga orang dari Koalisi Masyarakat Sipil memasuki hotel dan berteriak di depan pintu ruang rapat, menuntut agar pertemuan tersebut dihentikan karena dinilai tertutup dan tidak transparan.
“Benar, Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan,” ujar Kombes Ade Ary dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).
Salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Andrie Yunus, yang juga Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menegaskan bahwa rapat tersebut tidak seharusnya digelar secara tertutup.
“Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup,” katanya saat mencoba memasuki ruang rapat Panja RUU TNI.
Aksi protes tersebut direspons oleh pihak pengamanan rapat dengan mengeluarkan para perwakilan koalisi dari ruangan. Insiden ini berujung pada laporan polisi yang telah teregistrasi dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyatakan bahwa pembahasan revisi UU TNI masih berjalan dan telah menyelesaikan sekitar 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
“Kemarin lebih banyak dibahas soal umur dan masa pensiun prajurit. Kami juga menghitung variabel seperti usia pensiun bintara dan tamtama,” ujarnya.
Hingga saat ini, perdebatan mengenai transparansi pembahasan RUU TNI masih berlangsung. Sementara itu, pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan yang telah diajukan guna memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam insiden tersebut.