Samarinda – Anggota Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Encik Wardani mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketidakselarasan antara laju pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran.
Dalam laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 yang disampaikan pada rapat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Encik mengangkat isu penting tentang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan dampaknya terhadap pengangguran.
Menurut Encik Wardani, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mencapai 62,2 persen, namun angka pengangguran hanya menurun menjadi 53 persen dari target 60 persen.
“Angka ini tidak seimbang dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 62,2 persen. Seharusnya, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar ini dapat mengurangi angka pengangguran. Namun ini tidak signifikan,” ungkapnya.
Encik menegaskan bahwa seharusnya kenaikan angka perekonomian diiringi dengan pengurangan angka pengangguran secara signifikan. Ia mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi tersebut lebih dirasakan oleh kelompok menengah ke bawah atau menengah ke atas.
“Apakah ini yang meningkat perekonomian menengah ke bawah atau menengah ke atas,” katanya.
Ia menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berdampak positif terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi rakyat bawah.
“Ini harus menjadi PR bagi pemerintah, harusnya yang meningkat perekonomian adalah rakyat bawah. Pemerintah harus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat menengah kebawah,” imbuhnya.
Dalam konteks ini, Encik Wardani mengajak pemerintah untuk lebih fokus pada program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan menengah. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Pernyataan Encik Wardani ini menggugah kesadaran banyak pihak bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil dapat memberikan manfaat yang merata dan adil bagi seluruh warga Kalimantan Timur.