Tasikmalaya – Ribuan guru madrasah dari berbagai penjuru Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Bale Kota, Senin (26/1/2026). Guru-guru menyuarakan tuntutan kepada pemerintah agar memperhatikan keadilan dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga pendidik honorer yang telah lama mengabdi.
Aksi tersebut dipicu oleh kekecewaan para guru terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai lebih memprioritaskan pengangkatan pegawai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi PPPK. Sementara banyak guru madrasah yang telah mengabdi belasan tahun masih berstatus honorer tanpa kejelasan nasib.
Dengan membawa berbagai spanduk dan poster tuntutan, para guru menyampaikan aspirasi mereka agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan dijadikan dasar utama dalam kebijakan pengangkatan kepegawaian.
“Hari ini kita menyampaikan aspirasi kita, keinginan kita. Kita bukan tidak mendukung program pemerintah. Kita menginginkan keadilan,” ujar orator yang memimpin jalannya aksi di tengah kerumunan massa.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, hadir menemui massa dan menyatakan bahwa pemerintah daerah siap menyalurkan aspirasi para guru ke tingkat pusat. Ia menjelaskan bahwa kewenangan terkait pengangkatan PPPK sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat.
“Pada intinya, saya sebagai pemerintah tidak bisa berbuat banyak, apalagi seorang wakil. Tapi saya siap menyampaikan aspirasinya. Saya tidak ingin kebijakan pemerintah pusat menjadi adu domba di daerah,” ungkap Diky di hadapan massa.
Namun, ketidakhadiran Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dalam aksi tersebut menjadi sorotan. Para guru menyayangkan absennya orang nomor satu di Kota Tasikmalaya dalam mendengar langsung aspirasi tenaga pendidik. Selain itu, kekecewaan juga disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya yang tidak hadir menemui para pengunjuk rasa.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan Bale Kota Tasikmalaya menunggu kepastian respons dari pihak pemerintah daerah.
Para guru madrasah berharap aksi ini menjadi pemicu lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga pengajar honorer yang selama ini berjuang di tengah keterbatasan demi masa depan pendidikan di Kota Tasikmalaya.