Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menekankan alokasi anggaran minimal lima persen untuk masing-masing tiga komponen pengembangan perguruan tinggi, yakni penguatan riset, peningkatan kompetensi dosen, dan pengembangan laboratorium. Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi pada 2027.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan penekanan tersebut dalam sosialisasi IKU yang berlangsung secara daring, Selasa (17/11/2026). Pemerintah menginginkan perguruan tinggi tidak sekadar memenuhi indikator administratif, tetapi mampu menunjukkan manfaat konkret dari penggunaan anggaran untuk pendidikan, penelitian, dan inovasi.
Ketiga komponen tersebut memperoleh perhatian secara terpisah. Artinya, persentase lima persen yang disampaikan kementerian bukan merupakan satu alokasi gabungan untuk seluruh kegiatan. Namun, dasar penghitungan anggaran dan rincian teknis penerapannya tetap perlu merujuk pada pedoman IKU serta ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku bagi masing-masing perguruan tinggi.
Penekanan pada penggunaan anggaran berbasis hasil juga mengubah cara perguruan tinggi perlu mempersiapkan program tahunannya. Pengeluaran untuk penelitian tidak cukup dibuktikan melalui terserapnya dana, sedangkan pengadaan peralatan laboratorium tidak otomatis menunjukkan peningkatan mutu apabila fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
“Yang perlu kita pastikan bukan sekedar tersedianya angka alokasi, namun manfaatnya, yaitu riset yang menghasilkan solusi, dosen yang semakin kompeten dan adaptif, dan tentunya laboratorium yang benar-benar mendukung pembelajaran serta inovasi,” ujar Badri sebagaimana diberitakan ANTARA, Selasa (17/11/2026).
Pendekatan tersebut menempatkan hubungan antara penggunaan anggaran dan hasil kegiatan sebagai persoalan penting dalam evaluasi kinerja perguruan tinggi. Kampus perlu memastikan bahwa program yang dibiayai mempunyai tujuan jelas, indikator keberhasilan, serta bukti pelaksanaan yang dapat diperiksa.
Dalam bidang riset, ukuran keberhasilan tidak dapat hanya bertumpu pada jumlah penelitian yang dilaksanakan. Manfaat penelitian juga perlu dilihat dari relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat, dunia usaha, industri, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, penguatan pendanaan perlu diikuti pemilihan prioritas penelitian yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik institusi.
Pada pengembangan kompetensi dosen, alokasi anggaran dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan kemampuan pengajaran, penguasaan teknologi pembelajaran, pengembangan keilmuan, serta kegiatan akademik yang relevan. Efektivitasnya dapat dinilai melalui perubahan kemampuan dosen dan kontribusinya terhadap mutu pembelajaran, bukan semata jumlah kegiatan pelatihan.
Sementara itu, pengembangan laboratorium menghadapi tantangan tersendiri. Perguruan tinggi perlu mempertimbangkan kebutuhan peralatan, biaya operasional, pemeliharaan, keselamatan penggunaan, serta keterkaitannya dengan kurikulum. Pengadaan fasilitas tanpa perencanaan pemanfaatan berisiko menghasilkan aset yang tidak memberikan manfaat pendidikan secara sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Tantangan tersebut menjadi lebih kompleks bagi perguruan tinggi dengan kemampuan keuangan terbatas. Penetapan prioritas harus mempertimbangkan kebutuhan akademik, keberlanjutan operasional, dan kesesuaian dengan sumber pendapatan. Karena itu, kejelasan dasar penghitungan persentase anggaran menjadi penting agar pelaksanaannya tidak menimbulkan penafsiran berbeda.
Selain persoalan anggaran, Kemdiktisaintek menyoroti rendahnya kelengkapan pelaporan IKU pada sebagian perguruan tinggi. Berdasarkan pemantauan sistem per 15 November 2026, kelengkapan pelaporan capaian IKU triwulan III tercatat sebesar 75,2 persen untuk perguruan tinggi negeri, 78,9 persen pada perguruan tinggi swasta tahap pertama, dan 41 persen pada perguruan tinggi swasta tahap kedua.
Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam kesiapan pelaporan kinerja. Kondisi ini menjadi perhatian karena data capaian merupakan dasar penyusunan target dan evaluasi institusi pada periode berikutnya.
Badri meminta pimpinan perguruan tinggi mengawal langsung proses pelaporan. Pengelolaan IKU tidak boleh hanya dibebankan kepada operator sistem, sebab tanggung jawab terhadap ketepatan dan keabsahan data berada pada pimpinan institusi.
Kemdiktisaintek juga memastikan bahwa kerangka IKU 2027 tidak mengalami perubahan. Perguruan tinggi tetap menggunakan tujuh indikator wajib, dua indikator pilihan dari lima indikator yang tersedia, serta satu indikator partisipatif berdasarkan kekhasan dan prioritas masing-masing institusi.
Dalam penyusunan target, perguruan tinggi diminta mempertimbangkan kapasitas aktual dan ketersediaan bukti pendukung. Target yang terlihat tinggi tidak dengan sendirinya menunjukkan kualitas perencanaan apabila tidak didukung kondisi institusi yang memadai.
Kementerian menetapkan periode pengisian dan pengajuan data dasar atau baseline beserta target IKU 2027 pada 17 November hingga 15 Desember 2026. Proses reviu, negosiasi, dan persetujuan dijadwalkan berlangsung pada 16–25 Desember 2026.
Selanjutnya, perguruan tinggi harus mengunggah dokumen perjanjian atau arah kinerja yang telah ditandatangani secara elektronik pada 20–30 Desember 2026. Penandatanganan simbolis bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi direncanakan pada 4–8 Januari 2027, dengan jadwal yang masih bersifat tentatif.
Pelaksanaan IKU 2027 dengan demikian menuntut perguruan tinggi menyelaraskan perencanaan anggaran, pengembangan sumber daya akademik, pengumpulan data, dan evaluasi hasil. Keberhasilannya akan bergantung pada kemampuan institusi menerjemahkan kebijakan menjadi kegiatan yang benar-benar meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
