Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengingatkan masyarakat Kaltim agar menggunakan hak pilihnya tidak Golput saat Pemilu tahun 2024.
Hal itu Ia sampaikan saat diwawancarai seusai acara Sosialisasi terkait Perda Provinsi Kaltim Nomor 4 tahun 2022, di Jalan Wijaya Kusuma, Samarinda, Minggu (8/10/2023).
“Saya menyerukan kepada seluruh masyarakat Kaltim khususnya, untuk menggunakan suaranya secara bijaksana, karena masa depan Kaltim ini ada di tangan kalian,” imbuhnya.
Dosen di Fakultas Teknik Unmul itu menghimbau masyarakat menggunakan hak pilih untuk memilih caleg yang menurut masyarakat berpotensi dalam pembangunan dapil masing-masing.
Perlu diketahui jika melihat angka Golput pada Pilkada 2019 di Samarinda, angkanya mencapai 48,16 persen dari target pemilih 77,5 persen.
Berdasarkan Data Pemilih Tetap (DPT) yang terhimpun, sebanyak 576.981 mempunyai hak pilih untuk menyalurkan suaranya. Namun ketika KPU menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di Samarinda, terdapat 292.892 masyarakat yang tak menggunakan hak pilihnya alias golput.
Partisipasi masyarakat di Kaltim dalam gelaran demokrasi terhimpun dalam sajian data. Posisi pertama ditempati oleh Mahakam Ulu dengan 75,41 persen. Disusul oleh Kutai Barat 71,14 persen, Bontang 70,78 persen, Berau 68,42 persen, Paser 67,23 persen, Kutim 63,64 persen, Balikpapan 59,47 persen, Kukar 56,67 persen, dan posisi terakhir ditempati oleh Samarinda dengan 51,84 persen.
Melihat hal itu, Nidya meminta KPU harus lebih proaktif dalam menyampaikan informasi terkait proses pemilu, tata cara pencoblosan, serta memberikan pemahaman mengenai dampak dan konsekuensi dari tingginya angka Golput.
“KPU harus lebih bekerja keras memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya partisipasi pemilih,” imbuhnya.
Bicara soal money politics, politisi Partai Golkar ini menegaskan jika masyarakat harus pintar dalam memilih calegnya masing-masing karena dengan hak pilih tersebut, bisa membawa kemajuan.
“Masyarakat harus pintar memilih caleg. Mau pilih money politics yang satu hari saja atau lima tahun ke depan. Jangan salahkan caleg atas kemauan sendiri, menerima money politics dalam semalam. Karena jika mereka sudah menjadi anggota legislatif, mereka merasa sudah membayar kalian,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua Dewan Pengurus Daerah Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi (DPD Ikaparti) Kota Samarinda periode tahun 2021-2026 ini meminta peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk aktif dalam mengawasi kegiatan Pemilu 2024.
“Saya harap pihak-pihak yang hadir dalam pengawasan Pemilu, harus aktif dalam mengawasi kegiatan kampanye untuk mencegah terjadinya money politics. Namun kembali lagi kepada masyarakatnya, mereka punya pilihan untuk menolak hal tersebut,” tutupnya.