Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun melihat fakta-fakta ini sangat menarik. Karena Kaltim yang kaya sumber daya menegaskan semua daerah di Kaltim harusnya sudah teraliri listrik.
“Yang pasti, Kaltim ini over energy. Jadi tidak layak lagi kalau ada daerah yang enggak punya listrik. Mestinya ya sudah teraliri semua,” ungkap Samsun.
Meski menyandang predikat provinsi kaya hasil tambang, tapi belum semua desa desa di Kalimantan Timur teraliri listrik. Bahkan, data tahun 2022 lalu, dari 1.038 Desa dan kelurahan yang ada di provinsi ini, masih 187 desa/kelurahan yang tak tersentuh listrik.
Pemerintah Provinsi Kaltim bersama PLN (Perusahaan Listrik Negara), berusaha keras memenuhi kebutuhan listrik dengan berbagai model sumber daya pembangkit listrik. Namun tahun 2023 ini, targetnya hanya 32 desa/kelurahan tersambung listrik, sehingga dipastikan masih ada ratusan desa gelap gulita.
Samsun mengatakan, untuk tingkat elektrifikasi di Kaltim harusnya sudah di atas 90 persen. Sebagai informasi, elektrifikasi adalah proses powering menggunakan listrik. Biasanya berhubungan dengan pengisian daya yang berasal dari sumber luar.
“Kalau pun ada yang belum, saya menduga itu memang daerah yang memang terlalu jauh dengan jalur saluran listrik yang ada,” katanya.
Samsun mengatakan, mungkin terdapat biaya yang lebih besar untuk dialirkan ke suatu desa yang letaknya memang jauh. Namun menurutnya, hal tersebut tak bisa dijadikan alasan.
“Kan sudah ada energi baru terbarukan (EBT). Di Kutai Kartanegara (Kukar) misalnya, sudah ada beberapa desa yang telah menggunakan energi tenaga surya,” imbuhnya.
Menurut Samsun, menghadirkan EBT dengan tenaga surya menjadi opsi yang paling memungkinkan di Kaltim. Caranya bisa dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.
Terkhusus desa-desa yang memang sulit terjangkau dengan aliran listrik, solusinya bisa dengan mendirikan PLTS komunal. Hal tersebut perlu didukung oleh Pemprov Kaltim.
“Desa-desa yang memang tidak terjangkau aliran listrik, bisa solusinya dengan memberikan PLTS komunal seperti itu, dan itu bukan hanya tanggung jawab pemkab, kalau bisa didukung juga oleh pemprov,” pungkasnya.