Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, M. Udin, meminta Penjabat Gubernur Kaltim untuk mengevaluasi kembali kinerja kepala dinas dari 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki serapan anggaran yang rendah atau mendapatkan rapor merah.
“Rendahnya serapan APBD Kaltim di 23 OPD mencerminkan kurangnya keseriusan dalam menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan,” ungkapnya.
Ia menyampaikan keprihatinannya karena dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. M. Udin juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah kepada mereka.
Komisi III DPRD Kaltim akan terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, terutama yang terkait dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.
Sebagai legislator daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang, M. Udin meminta OPD dengan serapan anggaran rendah untuk segera memperbaiki kinerja mereka.
Menurutnya, anggaran tersebut adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“OPD yang memiliki serapan anggaran rendah harus melakukan evaluasi, introspeksi, dan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program yang sudah direncanakan,” katanya.
M. Udin menegaskan agar tidak ada OPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien, karena hal ini akan merugikan rakyat dan negara. Ia berjanji untuk terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD agar anggaran dapat terserap dengan baik.
Sementara itu, M. Udin juga mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan kinerja baik dan memiliki serapan anggaran yang tinggi. Dia berharap OPD semacam itu dapat menjadi contoh dan motivasi bagi OPD lainnya.
“Saya berharap agar Pj Gubernur Kaltim segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah,” pungkasnya.