Jakarta – Pemerintah mencatat pencapaian baru dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak Bulog berdiri pada 1969, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) resmi menembus angka 4 juta ton. Capaian ini tak lepas dari kebijakan strategis yang diterapkan, terutama penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram dan penghapusan sistem rafaksi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan petani dan stabilitas pangan nasional.
“Petani kini menikmati harga jual yang menguntungkan, bahkan di saat panen raya. Ini adalah buah dari keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian,” kata Amran, Jumat (30/5/2025), dalam acara syukuran cadangan beras nasional di Jakarta.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional periode Januari–Mei 2025 mencapai 16,55 juta ton, meningkat 11,95 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini berbanding lurus dengan keberhasilan Perum Bulog yang berhasil menyerap lebih dari 2,4 juta ton beras lokal hingga akhir Mei, mencetak rekor tertinggi dalam 57 tahun.
“Langkah Bulog menjemput hasil panen langsung dari petani sangat efektif. Ini bukan hanya memperkuat cadangan, tapi juga memberi kepastian harga dan pasar bagi petani,” ujar Amran.
Serapan besar-besaran oleh Bulog dipandang sebagai respons cepat terhadap kelebihan pasokan hasil panen raya dan sekaligus strategi pengendalian harga di tingkat petani. Amran menekankan bahwa pendekatan jemput bola ini menunjukkan hasil yang nyata dalam peningkatan cadangan dan kesejahteraan petani.
Dengan kondisi stok beras mencapai 4.001.059 ton, pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan hingga akhir tahun. Bahkan, Indonesia telah menargetkan ekspor rutin 2.000 ton beras per bulan ke Malaysia mulai tahun ini sebagai bagian dari ekspansi pasar.
Capaian ini, menurut Amran, adalah hasil kerja kolaboratif seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani, Bulog, hingga pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut sinergi ini sebagai fondasi kuat menuju swasembada pangan berkelanjutan.