Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar sejak hari pertama. Bukan hanya soal ekonomi dan keamanan, melainkan juga bayang-bayang tokoh kuat warisan Jokowi yang masih menempel. Nama Luhut Binsar Pandjaitan menjadi simbol paling nyata dari persoalan itu.
Selama masa Jokowi, Luhut dikenal sebagai menteri serba bisa. Ia memegang banyak peran sekaligus: dari investasi, energi, pertambangan, hingga hubungan luar negeri. Perannya bahkan sering dianggap lebih dominan daripada para menteri lain, sehingga publik menyebutnya sebagai “otak” kekuasaan di balik Jokowi.
Kritik terhadap Luhut bukan semata personal, melainkan terkait jejaring oligarki yang melekat padanya. Banyak proyek strategis nasional, seperti hilirisasi nikel dan pembangunan infrastruktur, dipandang lebih menguntungkan kelompok bisnis besar ketimbang rakyat. Transparansi minim, sementara keuntungan besar justru mengalir ke investor asing dan konglomerat lokal.
Inilah yang membuat publik bertanya: apakah Prabowo mampu melepaskan diri dari bayang-bayang tersebut? Jika figur lama seperti Luhut tetap diberi ruang besar, maka sulit bagi Prabowo membangun citra sebagai pemimpin baru yang independen. Alih-alih membawa arah segar, ia akan dianggap sekadar melanjutkan pola lama dengan wajah berbeda.
Secara politik, posisi Luhut kuat karena jejaringnya luas. Ia punya akar di militer, dekat dengan konglomerat, dan punya pengalaman panjang dalam kabinet. Bagi presiden mana pun, sosok semacam ini bisa menjadi aset sekaligus ancaman. Jika dirangkul, ia membawa stabilitas. Jika dilawan, ia bisa menggerakkan kekuatan yang berpotensi mengganggu pemerintahan.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa dominasi individu selalu berbahaya bagi demokrasi. Negara seharusnya berjalan berdasarkan sistem, bukan pada kekuatan personal. Selama figur semacam Luhut terlalu dominan, institusi negara menjadi lemah, dan keputusan politik mudah diarahkan pada kepentingan sempit.
Dari sisi hukum, presiden memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang duduk di kabinet. Tidak ada aturan yang memaksa Prabowo mempertahankan warisan lama. Artinya, jika ada tokoh yang dianggap lebih merepresentasikan kepentingan oligarki ketimbang rakyat, Prabowo berhak menyingkirkannya. Kewenangan ini sah menurut konstitusi.
Namun, dilema muncul karena realitas politik berbeda dari aturan tertulis. Menggeser Luhut, misalnya, bukan sekadar keputusan presiden, melainkan bisa berimplikasi pada hubungan dengan jaringan bisnis dan elite politik. Di sinilah ujian kepemimpinan Prabowo: berani menegakkan kedaulatan, atau memilih kompromi yang mengekalkan bayangan lama.
Dari sisi sosial, masyarakat semakin jenuh. Publik berharap ada arah baru yang lebih berpihak pada rakyat. Jika pemerintahan baru tetap dipenuhi tokoh lama, rasa apatis akan semakin menguat. Demokrasi kehilangan makna ketika rakyat melihat pergantian presiden tidak mengubah struktur kekuasaan yang sesungguhnya.
Ekonomi juga berisiko besar jika oligarki tetap dominan. Hilirisasi nikel yang digadang-gadang membawa kesejahteraan rakyat, misalnya, justru memunculkan ketimpangan baru. Laporan menunjukkan sebagian besar keuntungan justru dinikmati perusahaan besar dengan akses politik, sementara masyarakat sekitar hanya mendapat dampak lingkungan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana kebijakan ekonomi mudah dibajak oleh kepentingan segelintir orang.
Budaya politik kita juga turut memperparah keadaan. Patronase dan loyalitas personal lebih dominan dibandingkan meritokrasi. Figur lama dipertahankan bukan karena kinerja, tetapi karena koneksi. Akibatnya, regenerasi politik terhambat, dan wajah-wajah baru sulit muncul di panggung nasional.
Tetapi, solusi tidak bisa sekadar menyingkirkan individu. Jika Prabowo ingin benar-benar lepas dari bayang-bayang Luhut dan oligarki, ia harus membangun sistem yang lebih kuat dari individu. Regulasi investasi harus transparan, kontrak bisnis negara harus diawasi publik, dan lembaga hukum harus berani berdiri independen dari tekanan politik.
Reformasi birokrasi juga penting. Selama jalur karier pejabat publik masih ditentukan oleh kedekatan dengan elit, pola lama akan terus berulang. Meritokrasi harus ditegakkan agar pejabat dipilih karena kompetensi, bukan karena loyalitas. Dengan begitu, peran individu superpower bisa diminimalisir.
Komunikasi politik juga harus tegas. Prabowo perlu menunjukkan bahwa pemerintahannya berjalan atas dasar visi sendiri, bukan perpanjangan dari agenda lama. Transparansi kebijakan menjadi kunci untuk mengikis kecurigaan publik bahwa oligarki masih memegang kendali.
Masyarakat sipil berperan penting dalam mengawal. Tekanan publik bisa menjadi faktor penentu agar pemerintah berani mengambil jarak dari figur lama. Media, akademisi, dan aktivis harus konsisten mengkritisi, bukan justru ikut terjebak dalam narasi propaganda. Tanpa tekanan dari bawah, sulit mengharapkan perubahan dari atas.
Pada akhirnya, masalah ini bukan sekadar tentang Luhut. Ia hanyalah simbol dari masalah yang lebih besar: keterikatan negara pada oligarki. Jika Prabowo tidak berani membongkar pola lama, ia akan kehilangan kesempatan emas untuk mencatatkan dirinya sebagai presiden yang membawa arah baru.
Sebagai media, kami menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengambil langkah jelas. Bayangan figur lama tidak boleh terus mendikte arah bangsa. Jika Indonesia ingin maju, oligarki harus dipangkas, dan keputusan negara harus kembali berpihak pada rakyat.