Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Ijazah Palsu Dijual Rp400 Ribu hingga Rp70 Juta

Harga BBM Malaysia Turun, RON95 Tetap Rp8 Ribuan

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Selasa, 17 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Orde Baru Jauh Lebih Baik

Demokrasi dipuja, tapi rakyat justru dibebani utang, korupsi, dan kriminalisasi yang makin merajalela.
Udex MundzirUdex Mundzir8 September 2025 Editorial
Perbandingan Orde Baru dan Era Jokowi
Ilustrasi era orde baru yang dipimpin Soeharto (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Membandingkan lintas-era selalu memicu debat panas. Namun, ketika kita menaruh data di meja, kontrasnya menjadi jelas. Orde Baru, dengan segala otoritarianismenya, menghadirkan stabilitas ekonomi dan pembangunan yang lebih terarah. Sementara dua periode Jokowi, meski dibungkus jargon demokrasi, justru meninggalkan beban besar: utang menumpuk, korupsi sistemik, dan demokrasi yang kian rapuh.

Era Soeharto mencatat pertumbuhan rata-rata 5–7 persen per tahun. Tingkat kemiskinan yang semula 45 persen berhasil ditekan menjadi 11 persen pada 1996. Sektor manufaktur tumbuh pesat, infrastruktur dasar dibangun, harga bahan pokok terkendali. Untuk rakyat kecil, itu berarti dapur bisa tetap mengepul.

Memang, KKN menjadi simbol Orde Baru. Represi politik pun nyata. Tetapi dari sisi ekonomi dan stabilitas sosial, rakyat merasakan manfaat langsung. Subsidi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa tidak sekadar jargon, melainkan kebijakan nyata yang berdampak.

Bandingkan dengan Jokowi. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 4–5 persen, bahkan anjlok ke minus saat pandemi. Utang negara membengkak menjadi Rp8.500 triliun pada 2024, dengan kewajiban Rp1.350 triliun yang diwariskan ke pemerintahan baru. Infrastruktur memang masif, tetapi efisiensinya dipertanyakan. Apakah tol baru sepadan dengan beban fiskal yang mengikat anak cucu?

Era SBY membuktikan bahwa utang bisa ditekan. Dari rasio 56 persen terhadap PDB, utang dipangkas menjadi hanya 24 persen. Jokowi justru membalikkan arah dengan memperbesar beban fiskal, hingga ruang anggaran untuk kesejahteraan rakyat terkunci.

Baca Juga:
  • Negara Diam, Judi Online Merajalela
  • Sikap PDIP: Antara Prinsip dan Kepentingan
  • Gaji Dokter Tak Boleh Tertunda
  • Regulasi Pers Tanpa Arah

Lebih parah, korupsi di era Jokowi mencetak rekor. Skandal Chromebook Rp9,9 triliun, ekspor sawit Rp12 triliun, megakorupsi timah Rp300 triliun, hingga Pertamina Rp193 triliun. Kerugian ini melampaui APBN untuk pendidikan atau kesehatan. Bagaimana rakyat bisa percaya pembangunan bila uang negara habis digerogoti?

Menteri-menteri Jokowi ikut terseret. Juliari Batubara ditangkap karena korupsi bansos. Johnny G. Plate tersandung kasus BTS Rp8 triliun. Syahrul Yasin Limpo didakwa memeras hingga Rp44 miliar. Bahkan Nadiem Makarim terseret kasus Chromebook. Kabinet yang seharusnya bekerja untuk rakyat justru menjadi sarang korupsi.

Demokrasi pun kian redup. Amnesty International mencatat 203 kasus kriminalisasi kritik di periode pertama Jokowi, melonjak menjadi 328 serangan pada periode kedua dengan lebih dari 800 korban. Aktivis, mahasiswa, jurnalis, hingga pembela lingkungan dikriminalisasi menggunakan UU ITE. Kritik dipandang sebagai ancaman.

Pembungkaman tidak berhenti di situ. Aksi damai dibatasi, poster kritis dirampas, organisasi dibubarkan. FPI dilenyapkan lewat keputusan pemerintah, tokoh oposisi seperti Rizieq Shihab dijerat kasus hukum. Demokrasi yang katanya hidup, ternyata hanya prosedural. Substansinya mati.

Lebih buruk lagi, Jokowi cawe-cawe dalam pemilu. Netralitas presiden rusak. Arah koalisi diatur, dinasti politik dibiarkan tumbuh, dan pengaruhnya menekan kabinet Prabowo sejak hari pertama. Isu ijazah palsu yang tak kunjung tuntas menambah noda serius terhadap legitimasi kepemimpinan.

Artikel Terkait:
  • PDIP Pecat Jokowi: Dinamika Baru
  • Jangan Normalisasi Israel
  • Refleksi Kemenangan dan Kekalahan dalam Pilkada 2024
  • Prabowo Lebih Pro pada Koruptor

Kita perlu jujur: narasi buruk tentang Orde Baru kerap dijaga oleh para aktivis 1998 yang masih berkoar hingga hari ini. Mereka menuduh Orde Baru biang masalah, tetapi ketika memegang tampuk kekuasaan, nyatanya tidak memperbaiki keadaan. Justru demokrasi pascareformasi dipenuhi politik transaksional, pelemahan hukum, dan korupsi yang lebih brutal.

Ini ironi sejarah. Aktivis yang dulu menyerukan reformasi kini menjadi bagian dari lingkar kekuasaan, menikmati jabatan, atau diam melihat demokrasi dikorupsi. Rakyat kecil yang dulu dijanjikan perubahan, kini hanya menerima utang, harga mahal, cekikan pajak, dan kriminalisasi.

Jika dibandingkan, Orde Baru lebih jujur pada dirinya: otoriter tapi konsisten membangun. Era Jokowi menampilkan wajah ganda: demokrasi prosedural di permukaan, tapi represif dan penuh skandal di dalam. Demokrasi yang dijanjikan ternyata melahirkan tirani baru.

Bangsa ini tidak perlu kembali ke represi Orde Baru. Tetapi kita juga tidak bisa terus terjebak dalam demokrasi semu yang meninggalkan beban utang, skandal korupsi, dan politik dinasti. Demokrasi hanya layak dipertahankan bila melahirkan pemerintahan bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.

Jangan Lewatkan:
  • Rusia dan Ancaman Tsunami Abadi
  • Ladang Ganja di Bromo: Polisi Tidak Tahu atau Tutup Mata?
  • Zakat Ternoda, Amanah Diperdagangkan
  • Gaduh Ijazah dan Politik Adu Domba

Seruan reformasi gagal memenuhi janji. Dua periode Jokowi mencatat utang terbesar, korupsi terparah, dan kriminalisasi paling masif sejak reformasi. Jika para aktivis 98 hanya mampu mengulang slogan, sementara kondisi rakyat memburuk, maka wajar bila sebagian bangsa melihat Orde Baru lebih baik dalam menjaga arah pembangunan.

Demokrasi Indonesia Jokowi Korupsi Orde Baru Utang Negara
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticlePuncak Gerhana Bulan Total Terlihat 8 September 01.11 WIB
Next Article Reshuffle Kabinet, Prabowo Lantik Purbaya Gantikan Sri Mulyani

Informasi lainnya

Parlemen Ringkas, Pilpres Terbuka

10 Oktober 2026

Syarat Tak Bisa Dicuci Kekuasaan

3 Oktober 2026

Hibah untuk Aparat, Buat Apa?

12 Juli 2026

Ketika Presiden Diganti, Siapa Memimpin?

19 Juni 2026

Ketika Kebenaran Harus Antre di Meja Korupsi

15 Juni 2026

Ketika Pesta Dimulai Tanpa Penonton (Indonesia)

12 Juni 2026
Paling Sering Dibaca

Vasektomi Bukan Jawaban Kemiskinan

Perspektif Udex Mundzir

Hibah untuk Aparat, Buat Apa?

Editorial Udex Mundzir

Rp8.100 per Dolar: Berkah atau Bencana?

Perspektif Udex Mundzir

Salam, Rahmat dan Berkah

Islami Syamril Al-Bugisyi

Pajak Bukan Satu-Satunya Jalan

Editorial Udex Mundzir
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Pembalut Kena PPN, Perempuan Gugat Aturan ke MK

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Buku Anak Islami Murah Mic Wireless Untuk Masjid Produk Dapur Terlaris
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi