Pernyataan Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja Nasional Partai Golkar tahun 2025 menunjukkan bagaimana politik di Indonesia sering kali terjebak dalam logika kekuasaan yang dangkal. Target Bahlil untuk meraih lebih dari 102 kursi di Pemilu 2029 bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, yang patut dikritisi adalah bagaimana kursi tersebut diposisikan seolah menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin partai.
“Jadi, biar kita pintar tetapi kalau kursinya enggak naik, output politik partai itu kan kursi, ukurannya itu saja,” kata Bahlil. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana politik elektoral di Indonesia lebih menitikberatkan pada capaian kuantitatif semata, tanpa memperhatikan kualitas kontribusi politik yang diberikan kepada rakyat.
Seolah-olah, kursi di parlemen hanyalah angka, bukan mandat yang harus dijaga untuk mengabdi kepada masyarakat.
Yang lebih ironis, Bahlil justru sibuk mengumbar ambisi politik saat kinerjanya sebagai Menteri ESDM tengah disorot karena serangkaian kebijakan yang kontroversial dan menimbulkan kegaduhan publik. Kasus terbaru terkait blunder pengaturan distribusi LPG 3 kg adalah contoh nyata bagaimana kebijakan yang tidak matang bisa menciptakan keresahan di masyarakat.
Larangan penjualan LPG 3 kg di pengecer, yang kemudian diubah kembali setelah menimbulkan antrean panjang dan kelangkaan, memperlihatkan betapa lemahnya perencanaan di level kementerian yang dipimpinnya. Alih-alih berfokus memperbaiki kinerja dan menyelesaikan masalah yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat, Bahlil malah sibuk menghitung kursi untuk 2029.
Padahal, kerja belum becus, hanya bikin gaduh, kursi saja yang dipikirkan. Seharusnya, seorang pejabat publik yang juga menjabat sebagai ketua partai politik bisa menyeimbangkan perannya: memastikan kinerja di pemerintahan berjalan optimal sebelum memikirkan urusan elektoral.
Lebih jauh, Bahlil juga meminta kader Golkar di kabinet Merah Putih untuk setia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dukungan ini tentu penting, tetapi jika hanya sebatas loyalitas tanpa evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah, maka partai politik kehilangan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan.
Alih-alih menjadi penjaga demokrasi, partai justru terjebak dalam logika patronase yang hanya mengutamakan stabilitas politik untuk kepentingan elite.
Ambisi Bahlil ini menunjukkan bagaimana politik di Indonesia sering kali berjalan tanpa refleksi mendalam tentang makna kekuasaan itu sendiri. Apakah kursi di parlemen hanya sekadar alat untuk berkuasa, ataukah seharusnya menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan publik?
Jika kursi hanya dilihat sebagai trofi politik, maka tak heran jika kualitas legislasi dan kebijakan publik terus mengalami stagnasi. Seharusnya, partai politik berbicara tentang visi dan gagasan, bukan sekadar target kursi.
Partai politik harus menjadi tempat lahirnya ide-ide progresif untuk menjawab tantangan zaman, bukan hanya mesin elektoral yang bergerak berdasarkan kalkulasi pragmatis. Politik bukan hanya tentang menang, tetapi tentang bagaimana kemenangan itu diterjemahkan menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.
Di tengah kondisi politik yang penuh ketidakpastian, rakyat butuh lebih dari sekadar janji penambahan kursi. Mereka butuh kepastian bahwa setiap suara yang diberikan akan diwakili oleh politisi yang benar-benar peduli dengan nasib mereka.
Bukan politisi yang sibuk menghitung kursi, tetapi lupa menghitung berapa banyak kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.