Jakarta – Partai politik yang mendukung Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mendaftarkan sejumlah menteri dan wakil menteri untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024. Hal ini menandakan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi yang akan datang.
Berikut adalah daftar menteri plus wamen yang ‘nyaleg’ di tahun 2024:
a. Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan/PAN)
b. Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan/PKB)
c. Abdul Halim Iskandar (Mendes PDTT/PKB)
d. Afriansyah Ferry Noor (Wamenaker/PBB)
e. Johnny G Plate (Menkominfo/NasDem)
f. Syahrul Yasin Limpo (Mentan/NasDem)
g. Yasonna Laoly (Menkumham/PDIP)
h. Angela Tanoesoedibjo (Wamenparekraf/Perindo)
Masing-masing parpol tentu memiliki alasan mengusung menteri maupun wamen sebagai caleg. Sebagai contoh PAN yang mengajukan Zulhas untuk bertarung di daerah pemilihan Jawa Tengah I.
Zulhas pada pemilu sebelumnya rutin maju caleg di Dapil Lampung I yang meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan Zulhas kini berpindah dapil untuk merengkuh suara PAN di Jawa Tengah yang turun pada Pemilu 2019 lalu.
“Untuk memperkuat Dapil Jawa Tengah karena di pemilu 2019 lalu PAN kehilangan delapan kursi DPR RI,” kata Viva kepada CNN Indonesia, beberapa waktu lalu.
Dalam acara puncak relawan Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023), Jokowi sudah merespons terkait sejumlah menteri maupun wamen yang akan mengikuti Pemilu Tahun 2024.
“Ya yang pertama harus kita tahu ya secara aturan memang diperbolehkan,” ujarnya.
Mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tak melarang para menteri mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Dalam aturan itu, para menteri bahkan tak perlu untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika mengikuti kontestasi.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan kalau yang utama adalah tidak mengganggu tugas-tugas keseharian.
“Yang ketiga selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu ya ganti, bisa. Itu aja,” kata Jokowi.
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengutarakan kekhawatiran perihal langkah sejumlah menteri dan wamen mengikuti Pemilu 2024.
“Secara etik tentu saja dikhawatirkan adanya abuse of power sebagai menteri,” ungkap Direktur INDEF Tauhid Ahmad kepada CNBC Indonesia, Jumat (12/5/2023).
Menurut dia, mereka punya kewenangan terhadap anggaran dan sebagainya yang cukup besar untuk menentukan kegiatan-kegiatan terutama di daerah pilihannya.
“Banyak program-program ke masyarakat, karena menteri A ingin menjadi caleg daerah di dapil, saya harus dapat program dari kementerian saya yang paling banyak,” paparnya.
Dia juga mengingatkan masih banyak target-target pemerintahan yang harus diselesaikan. Misalnya mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, mendorong pertumbuhan industri di atas 5%, hingga mempertahankan surplus neraca perdagangan. Belum lagi banyak industri yang mati, orang kekurangan pangan, dan sebagainya.
“Menurut saya tuntaskan dulu masa kerjanya, karena sudah diamanahi oleh partai untuk membantu presiden, maka selesaikan dahulu tugas presiden sampai tuntas, jangan mencari sekoci baru. Menurut saya, ketika dia sudah ditetapkan harusnya mundur untuk satu tujuan yang lebih pasti. Biar dia nanti tugas dia sebagai menteri tidak terganggu dan abuse of power-nya bisa dihindari,” jelasnya.