Samarinda – Ketegangan fiskal menyelimuti perencanaan pembangunan Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah setelah proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun anggaran 2026 turun drastis dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025).
“Yang jadi masalah penurunan fiskal kita, dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026,” ujarnya.
Hasanuddin menilai, pemangkasan DBH ini menjadi tantangan nyata, terutama karena dana tersebut harus dibagi kepada sepuluh kabupaten/kota di Kaltim.
Dalam situasi ini, ia menegaskan bahwa efisiensi adalah kunci untuk menjaga agar program prioritas tetap berjalan.
Menurutnya, salah satu program yang tidak boleh terganggu adalah Gratispol—pendidikan gratis yang selama ini menjadi andalan DPRD dan pemerintah daerah.
“Program ini selaras dengan program kita mendukung RPJMD nasional,” katanya.
Ia menilai program Gratispol tetap menjadi jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan jaring sosial.
Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, Hasanuddin optimistis program tersebut masih dapat dijalankan secara berkelanjutan.
“Kita terus melakukan efisiensi,” ujarnya singkat.
Selain membahas anggaran 2026, Hasanuddin juga menyinggung tren fiskal tahun berjalan. Ia menyebut bahwa perubahan anggaran tahun 2025 pun menunjukkan gejala penurunan serupa, meskipun masih berstatus proyeksi.
“Saya kira nanti akan turun. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara,” katanya.
Musrenbang ini juga dihadiri Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, sebagai bagian dari rangkaian penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun depan.
Meski tekanan fiskal terus menghantui, komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui program pendidikan gratis dinilai tetap relevan sebagai penopang kesejahteraan jangka panjang di Kalimantan Timur.