Operatornya sendiri yang akhirnya rugi. Belum lagi merugikan masyarakat kalau sampai ada korban, makanya itu harus dijaga, kata Samsun.

“Kalau Raperda tentang Kelembagaan Desa Adat Provinsi Kaltim itu inisiatif dari Bapemperda Kaltim dan tiga lainnya diajukan oleh Fraksi Golkar,” tandasnya.

Jangan sampai sudah lama ditumpuk dimakan usia. Namun jika melihat progresnya, sudah mulai membaik, kata Romadhony Putra Pratama.

Mesti ditelah bagaimana ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat, kata Marthinus.

Kita punya anggaran untuk itu.Ini sudah kita canangkan di beberapa OPD termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ada beasiswa, kata Reza.

Ini tugas berat sekaligus tugas mu­lia jajaran Polri juga TNI dalam men­gamankan Pemilu 2024, kata Hasanuddin.

Kami akan mendorong Pemprov melalui ESDM untuk melakukan percepatan dan ini sudah terbukti pelan tapi pasti sudah meningkat verifikasinya, kata Salehuddin.

Bontang – Kota Bontang merayakan ulang tahunnya yang ke-24 dengan semangat yang membara. Perayaan ini disambut oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Ali Hamdi, yang mengusung…

Bontang – Pada Hari Ulang Tahun Kota Bontang yang ke-24, suasana meriah dan haru terlihat di Stadion Bessai Berinta Bontang, Kamis (12/10/2023). Acara tersebut dihadiri oleh…

Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Fitri Maisyaroh menjadi narasumber dalam Seminar Untuk Ayah (CLUB AYAH) yang mengangkat tema “Ayah Ada Ayah Tiada”. Acara…