Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan proses percepatan aliri listrik.
“Kami akan mendorong Pemprov melalui ESDM untuk melakukan percepatan dan ini sudah terbukti pelan tapi pasti sudah meningkat verifikasinya. Memang sebagian besar yang belum teraliri listrik itu karena kondisi wilayahnya,” ungkapnya.
Sebanyak 180 desa belum dialiri listrik sampai pada menjelang penghujung tahun 2023. Sebab, beberapa desa yang masih belum terakses oleh listrik memang memiliki kondisi wilayah yang sedikit jauh terjangkau.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyatakan, pihaknya akan meminta Pemprov melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan proses penguatan di beberapa kondisi wilayah sulit terjangkau, misalnya di daerah pesisir akan menggunakan metode komunal.
“Verifikasi listrik tidak bisa dilakukan dengan cepat karena membutuhkan proses yang panjang. Namun, kami yakini permasalahan listrik di Kaltim akan teratasi secara pelan tapi pasti,” katanya.
Pihaknya berharap Harapannya, di penghujung tahun ini minimal 50 persen sudah terverifikasi, melihat karena memang kondisinya cukup sulit.