Jakarta – Bagi pengendara yang setiap hari mengandalkan sepeda motor untuk bekerja, selisih harga bahan bakar minyak (BBM) bisa menentukan besarnya uang belanja yang tersisa. Pertalite seharga Rp10.000 per liter menjadi pilihan lebih murah ketika harga Pertamax jauh lebih tinggi. Namun, semakin banyaknya konsumen yang beralih ke Pertalite kini membawa persoalan baru bagi persediaan BBM nasional.
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik hingga 31 Desember 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepastian itu kembali disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (26/10/2026), ketika pemerintah menghadapi peningkatan konsumsi Pertalite dan tekanan harga minyak dunia.
“Bapak Presiden sudah menginstruksikan kepada kami bahwa tidak boleh ada kenaikan harga BBM subsidi sampai akhir tahun,” kata Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/26).
Keputusan mempertahankan harga memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja, berdagang, maupun memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, pengendara yang membeli lima liter mengeluarkan Rp50.000, tanpa tambahan biaya akibat kenaikan harga.
Namun, harga yang lebih murah juga menarik sebagian pengguna BBM nonsubsidi. Ketika selisih harga semakin besar, sebagian konsumen memilih beralih dari Pertamax beroktan 92 ke Pertalite beroktan 90 untuk mengurangi pengeluaran.
Perubahan kebiasaan tersebut mulai terlihat dalam data konsumsi nasional. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penggunaan Pertalite meningkat setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juni 2026.
Pada Juli 2026, konsumsi Pertalite meningkat sekitar 12,92 persen dibandingkan rata-rata awal yang digunakan sebagai pembanding. Kenaikan permintaan membuat pemerintah harus menyesuaikan pasokan agar distribusi tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dampaknya terlihat pada persediaan nasional. Stok Pertalite yang sebelumnya berada di atas 20 hari turun menjadi sekitar 16–18 hari, sementara persediaan beberapa jenis BBM lainnya masih berada dalam kondisi yang dinilai aman oleh pemerintah.
Angka 16–18 hari menunjukkan perkiraan berapa lama stok yang tersedia dapat memenuhi konsumsi berdasarkan tingkat pemakaian tertentu. Angka tersebut bukan berarti Pertalite akan habis dalam waktu dua pekan, karena produksi dan distribusi BBM terus berlangsung.
“Mungkin untuk mencapai di angka 20 hari itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16–18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal,” ujar Bahlil Lahadalia saat menjelaskan kondisi persediaan Pertalite di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/26).
Pemerintah berupaya menambah pasokan melalui proses pencampuran bahan bakar di kilang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan tingkat persediaan Pertalite sekaligus mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama dua bulan terakhir 2026.
Di sisi lain, persoalan distribusi turut mendapat perhatian. Pengiriman BBM di sejumlah wilayah menghadapi kendala logistik, terutama pada jalur pengangkutan yang bergantung pada kondisi perairan dan ketersediaan armada.
Pemerintah menyiapkan tambahan armada pengangkut serta penyesuaian jalur distribusi, termasuk pengalihan sebagian pengiriman dari sungai ke darat. Penanganan tersebut diperlukan agar stok nasional yang tersedia benar-benar dapat menjangkau SPBU dan konsumen di berbagai daerah.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah tetap memprioritaskan ketersediaan BBM untuk kebutuhan masyarakat, termasuk ketika konsumsi Pertalite meningkat.
“Kalau untuk ketersediaan volume pasti kita pastikan aman,” ujar Suahasil Nazara saat menghadiri Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10/26).
Tantangan pemerintah tidak berhenti pada pasokan. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dilaporkan berada di kisaran US$92 per barel, melampaui asumsi US$70 per barel yang digunakan dalam perhitungan anggaran negara.
Selisih tersebut menambah tekanan terhadap kebutuhan subsidi dan kompensasi energi. Ketika harga jual BBM tertentu dipertahankan sementara biaya penyediaannya meningkat, pemerintah perlu menyesuaikan anggaran agar beban tambahan tidak langsung diteruskan kepada konsumen.
Pemerintah juga sedang mengevaluasi kebutuhan tambahan kuota Pertalite. Perhitungan dilakukan menyusul perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi yang berpotensi membuat realisasi penyaluran melampaui rencana awal.
Bagi masyarakat, keputusan mempertahankan harga Pertalite berarti pengeluaran bahan bakar masih dapat diperkirakan hingga akhir tahun. Namun, manfaat tersebut juga bergantung pada kelancaran distribusi dan tersedianya BBM ketika dibutuhkan.
Perpindahan konsumen ke Pertalite memperlihatkan besarnya pengaruh selisih harga terhadap pilihan masyarakat. Hingga akhir 2026, pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus: menjaga Pertalite tetap terjangkau dan memastikan persediaannya tidak tertinggal dari kebutuhan.