Jakarta – Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 akhirnya ditetapkan oleh 32 provinsi di Indonesia. DKI Jakarta masih memimpin dengan UMP tertinggi sebesar Rp5.396.761, sementara Jawa Tengah mencatatkan UMP terendah yakni Rp2.169.349. Kenaikan rata-rata nasional mencapai 6,5%, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Keputusan ini diumumkan setelah pemerintah dan serikat pekerja melalui diskusi panjang yang melibatkan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan, kenaikan UMP sebesar 6,5% bertujuan melindungi pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan dan memastikan kebutuhan hidup layak.
“Upah minimum adalah jaringan pengaman sosial penting bagi pekerja,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jumat (29/11/2024).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa keputusan ini mengacu pada formula Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023. “Hingga Rabu (11/12/2024) pukul 20.45 WIB, enam provinsi masih belum menetapkan UMP dan UMSP mereka,” ungkapnya kepada wartawan.
Namun, perdebatan mengenai variabel alfa dalam formula UMP masih menjadi sorotan. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebutkan alfa sebesar 0,9 akhirnya digunakan setelah kompromi antara pengusaha dan serikat buruh.
“Kami menerima angka ini sebagai hasil perundingan panjang, meski semula meminta alfa di atas 1,” jelasnya.
Di sisi lain, kelompok pengusaha mengkhawatirkan dampak kenaikan ini terhadap biaya operasional. Beberapa pelaku usaha meminta kelonggaran untuk sektor tertentu guna menjaga daya saing dan kelangsungan bisnis.
UMP tertinggi masih ditempati oleh DKI Jakarta, diikuti Papua (Rp4.285.848) dan Papua Tengah (Rp4.285.848). Sementara itu, provinsi dengan UMP terendah setelah Jawa Tengah adalah DI Yogyakarta (Rp2.264.080) dan Jawa Timur (Rp2.305.985).
Kenaikan UMP ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan.