Bandung – Ibarat mesin lama yang akhirnya menemukan bahan bakar baru, ekonomi syariah Indonesia kini bersiap melaju lebih kencang melalui jalur yang selama ini terabaikan: desa. Di tengah dominasi sektor keuangan, koperasi desa justru muncul sebagai “game changer” yang mengubah arah permainan.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional, Ferry Juliantono, dalam Seminar dan Musyawarah Wilayah MES Jawa Barat di Bandung pada Sabtu (11/4/2026). Ia menegaskan bahwa masa depan ekonomi syariah harus bertumpu pada sektor riil dengan koperasi desa sebagai motor utama penggerak ekonomi masyarakat.
“Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry.
Menurut Ferry, selama ini perkembangan ekonomi syariah cenderung terkonsentrasi pada sektor jasa keuangan seperti perbankan dan pembiayaan. Meski tumbuh pesat, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Karena itu, penguatan koperasi desa menjadi strategi penting untuk memperluas dampak ekonomi secara lebih merata.
Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi berbasis komunitas. Saat ini, sekitar 4.200 unit bangunan telah siap beroperasi, sementara lebih dari 32.000 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan di berbagai daerah.
Koperasi ini dirancang tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai penyalur kebutuhan pokok dan barang subsidi, penyerap hasil produksi desa, serta kanal distribusi program pemerintah pusat. Peran multifungsi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi desa secara menyeluruh.
“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah,” kata Ferry.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan sektor perbankan syariah, terutama dalam menghadirkan skema pembiayaan mikro yang fleksibel dan mudah diakses oleh koperasi desa. Dukungan tersebut dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat sektor riil sebagai fondasi ekonomi nasional.
Sementara itu, Ketua Umum MES Jawa Barat, Harry Maksum, mengingatkan bahwa penguatan ekonomi berbasis desa juga harus selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Ia menilai meningkatnya bencana alam menjadi peringatan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek ekologis.
“Perlu ada perhatian serius terhadap ekonomi hijau sebagai bagian dari penguatan sektor riil,” ujarnya.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan Komite Ekonomi Hijau dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam struktur MES Nasional sebagai langkah konkret untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, seperti Bank Indonesia Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank BJB Syariah. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan.
Dengan strategi ini, koperasi desa tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi utama dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif, adil, dan berdaya saing tinggi di Indonesia.