Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyatakan dukungannya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang resmi membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Ia menilai pembubaran ini merupakan langkah yang lebih efektif dan efisien dibandingkan mempertahankan satgas yang dinilai tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum yang sudah ada.
“Kalau kemudian sebelumnya dibentuk satgas, lalu dibubarkan, saya kira itu lebih bagus dalam rangka efektif dan efisien daripada menambah lagi,” ujar Rudianto di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Ia menjelaskan, keberadaan tiga institusi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah cukup untuk menjalankan tugas pemberantasan pungutan liar jika dijalankan secara optimal.
Menurutnya, kehadiran satgas tambahan justru berisiko menimbulkan tumpang tindih wewenang, yang dapat mengganggu efektivitas pengawasan dan penindakan.
“Kalau tumpang tindih, saling berharap satu sama lain, akhirnya tidak jalan kontrol pengawasan atau pemberantasan pungli tadi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menyusul keputusan Presiden Prabowo yang resmi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 yang menjadi dasar pembentukan Satgas Saber Pungli. Pencabutan itu dituangkan dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 6 Mei 2025.
Dalam aturan terbaru itu, pemerintah menyatakan bahwa keberadaan Satgas Saber Pungli sudah tidak lagi efektif, sehingga tidak diperlukan keberlanjutannya. Selain itu, pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan pungli dinilai lebih tepat diserahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan hukum secara permanen.
Rudianto menyarankan agar pemerintah fokus memperkuat peran institusi penegak hukum yang sudah ada. Ia berharap, sumber daya dan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk satgas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas aparat dalam menindak praktik pungli.
“Lebih baik yang didorong adalah mengaktifkan kembali tiga penegak hukum ini untuk memberantas pungli, apakah itu KPK, kejaksaan, maupun polisi,” ucapnya.
Pembubaran Satgas Saber Pungli mendapat perhatian publik mengingat satgas ini merupakan salah satu instrumen pemerintah era Presiden Joko Widodo dalam menangani praktik pungli, terutama di layanan publik. Namun dalam perkembangannya, efektivitas satgas ini dinilai menurun.
Dengan pendekatan yang terintegrasi dalam institusi penegak hukum resmi, diharapkan upaya pemberantasan pungli ke depan dapat berjalan lebih terkoordinasi, profesional, dan akuntabel.