Samarinda – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dalam acara silaturahmi dengan insan pers di Kaltim, menyinggung sejumlah isu yang menjadi perhatiannya seperti antrean dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), aset tidur milik daerah, dan lahan SD Margarahayu di Kutai Kartanegara yang diambil alih pertambangan.
Akmal Malik mengungkapkan, bahwa pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Pertamina terkait penyelesaian antrean BBM di Kaltim, di Samarinda, Jumat (17/11/2023).Dia mengatakan antrean BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berarti ada peningkatan aktivitas ekonomi di Kaltim. Dampaknya, peningkatan permintaan BBM yang memadai.
Akmal menawarkan program seleksi nasional untuk semua kontraktor yang membawa kendaraan operasional ke Kaltim. Mereka mengerjakan proyek besar dengan aktivitas tinggi, sedangkan distribusi BBM tidak bertambah.
“Hal itu sebenarnya Pertamina sudah mengajui. Nah itu yang mau kami bicarakan,” ucap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu.
Terkait aset tidur, Pemprov Kaltim akan menginventarisasi dan mengoptimalkan aset-aset yang belum termanfaatkan secara maksimal. Seperti lahan 200 hektare di Palaran Samarinda untuk perkebunan atau industri.
Kemudian persoalan industri pertambangan yang mengambil alih SD Margarahayu, di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara. Akmal Malik pastikan izin usaha pertambangan di lokasi itu akan kembali.Kewenangan terkait bangunan sekolah dasar, menurutnya, ada di kabupaten setempat sehingga pemerintah provinsi tidak bisa campur tangan secara langsung.
“Kalau tidak ada izinnya (penambang), kami akan tindak tegas. Kami tidak akan biarkan ada yang merusak lingkungan dan pendidikan di Kaltim,” pungkasnya.
