Kukar – Dengan semangat membangun kesejahteraan yang inklusif, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan pelaksanaan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) tahun 2025. Program ini mencakup 21 inisiatif strategis dengan sasaran 15.437 penerima manfaat dan total anggaran mencapai Rp105,9 miliar.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, menyampaikan bahwa RBPK 2025 difokuskan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi. Salah satu langkah awal adalah pembaruan Surat Keputusan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) serta peningkatan akurasi data penerima manfaat.
“Kami berupaya memperkuat kelembagaan dengan melakukan pembaruan terhadap Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), serta memastikan proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat dilakukan secara lebih akurat,” kata Vanesa, Jumat (7/3/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan program. RBPK 2025 akan mengusung sistem digitalisasi yang lebih maju, dilengkapi fitur pengaduan masyarakat dan mekanisme evaluasi berbasis dampak serta hasil konkret.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini berjalan efektif dan benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sistem evaluasi akan lebih diperkuat agar hasil yang dicapai bisa terukur dan berkelanjutan,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada internal pemerintahan, Bappeda Kukar juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program RBPK. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat menciptakan solusi penanggulangan kemiskinan yang lebih berdaya guna dan berjangka panjang.
“Harapannya OPD lebih aktif menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk mendukung keberhasilan program ini,” ujarnya. “Tentunya kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan,” imbuh Vanesa.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Kukar optimistis bahwa RBPK 2025 mampu memberikan perubahan nyata bagi masyarakat dan menjadi fondasi kuat dalam upaya menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.