Kukar – Seperti mengunci pintu sebelum badai datang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat ketahanan pangan untuk menahan gempuran inflasi. Fokusnya adalah pada komoditas yang paling “pedas” berkontribusi terhadap inflasi: cabai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa dana fiskal dari pemerintah pusat pada tahun 2024 telah dimanfaatkan untuk program pengendalian inflasi daerah. Berdasarkan evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kukar, cabai menjadi salah satu komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga di pasar.
“Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sebenarnya diarahkan untuk pengendalian inflasi. Di Kukar, berdasarkan hasil evaluasi TPID, salah satu komoditas yang paling berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap inflasi adalah cabai,” kata Sunggono.
Guna menjaga kestabilan harga cabai, lanjut Sunggono, Pemkab Kukar mengambil langkah strategis dengan memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT) di seluruh kecamatan. Sebanyak 20 kecamatan diinstruksikan untuk menggerakkan KWT dalam upaya penanaman cabai lokal.
“Salah satu arahan pimpinan kepada kami di TPID adalah memastikan kestabilan harga cabai,” jelasnya.
Menurut Sunggono, langkah konkret ini bertujuan agar stok cabai tetap tersedia di pasaran, sehingga lonjakan harga dapat ditekan. Ia juga menekankan bahwa program ini menjadi semakin krusial menjelang [Hari Raya Idulfitri 2025], mengingat pada periode tersebut permintaan terhadap cabai biasanya melonjak drastis.
“Kami ingin memastikan bahwa harga cabai di Kukar tetap terkendali, terutama menjelang Idulfitri, di mana biasanya terjadi lonjakan permintaan,” tambahnya.
Dengan melibatkan KWT dalam produksi cabai lokal, upaya ini diharapkan tidak hanya mengendalikan inflasi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemberdayaan perempuan tani menjadi pondasi penting dalam mewujudkan kemandirian pangan sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kukar.