Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji menerima audiensi dari Persatuan Guru dan Tenaga Pendidik Honorer Kalimantan Timur di ruang Tepian 2 Kantor Gubernur, Rabu (7/5/2025). Pertemuan ini menjadi ajang penyampaian aspirasi dari perwakilan guru dan tenaga kependidikan (tendik) tingkat SMA/SMK dari beberapa daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Kartanegara, yang turut didampingi oleh PGRI Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan honorer menyampaikan sepuluh tuntutan utama, termasuk permintaan percepatan pembayaran gaji untuk periode Januari hingga April 2025 dan Tunjangan Hari Raya (THR). Mereka juga meminta agar skema penggajian tidak lagi berbasis harian atau per jam pelajaran (JP), serta menuntut hak cuti, tunjangan lembur, dan kepesertaan dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Tuntutan lainnya adalah terkait kepastian jalur pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama bagi honorer yang tidak memenuhi syarat administrasi pada seleksi tahap sebelumnya. Mereka mengusulkan agar dibuka jalur khusus atau skema PPPK paruh waktu.
Wakil Gubernur Seno Aji menyatakan bahwa persoalan honorer merupakan isu krusial dan Pemprov Kaltim tengah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi mendukung penuh pengusulan seleksi PPPK tahap ketiga dan telah menyampaikan permohonan kepada Kementerian PAN-RB dan BKN.
“Untuk tahap kedua, Kaltim adalah provinsi tercepat dalam menyelesaikan seleksi dan kini hanya menunggu pengumuman serta pelantikan. Ini menjadi dasar kuat bagi kita untuk kembali mengusulkan tahap ketiga,” jelas Seno.
Ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 2.306 tenaga honorer yang belum terakomodasi dan masih banyak formasi guru yang dapat diisi. Seno menekankan pentingnya memastikan insentif dan pembayaran gaji guru berjalan tepat waktu serta adil bagi semua, baik negeri maupun swasta.
“Kita ingin memastikan semua guru negeri dan swasta diberikan insentif yang cukup. Serta memastikan gaji guru tidak telat dibayarkan,” tegasnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rahmat Ramadhan dan perwakilan dari BKD Kaltim turut mendampingi Wagub dalam menjelaskan langkah-langkah strategis pemerintah provinsi ke depan untuk menyikapi tuntutan tersebut.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal sinergi baru antara pemerintah dan tenaga pendidik honorer untuk memperkuat kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.