Kukar – Menjelang Hari Raya Idulfitri 2025, euforia tunjangan semakin terasa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bagi sebagian besar pekerja, Tunjangan Hari Raya (THR) adalah angin segar yang dinanti, dan tahun ini, perhatian pemerintah pun mengalir lewat kanal pengaduan yang lebih modern: lewat aplikasi digital.
Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri. Di Kukar, langkah proaktif pun dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Distransnaker) dengan membuka posko pengaduan serta menyiapkan jalur pelaporan berbasis aplikasi.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Distransnaker Kukar, Suharningsih, menegaskan bahwa pekerja yang merasa hak THR-nya tidak dipenuhi dapat melapor melalui dua jalur.
“Namun, tahun ini terdapat inovasi baru di mana pengaduan juga bisa dilakukan melalui aplikasi,” ujar Suharningsih, pada Kamis (20/3/2025).
Ia menambahkan bahwa sistem ini merujuk pada dua surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan.
Tak hanya THR, Distransnaker Kukar juga tengah mencermati kebijakan baru terkait Bonus Hari Raya (BHR). BHR merupakan tambahan pendapatan yang direncanakan untuk diberikan kepada pekerja sektor tertentu, termasuk mitra pengemudi ojek online (ojol).
“Pekerja berbasis aplikasi, seperti mitra ojol, berpotensi menerima BHR untuk pertama kalinya, namun skema ini masih dalam diskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan,” tambah Suharningsih.
Berdasarkan informasi awal, mitra ojol yang berhak menerima BHR harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain aktif menarik order dalam periode tertentu, terdaftar secara resmi di database perusahaan aplikasi, serta memenuhi ambang batas minimum pendapatan atau jumlah perjalanan.
Untuk mendukung implementasi aturan ini, Distransnaker Kukar telah menggelar audiensi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur dan berdialog langsung dengan perusahaan-perusahaan di Kukar guna memastikan kepatuhan.
“Selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya, jika hari raya jatuh pada tanggal 1, maka THR harus dibayarkan seminggu sebelumnya,” tegas Suharningsih, memastikan tak ada celah keterlambatan.
Dengan adanya kanal pengaduan berbasis aplikasi, Distransnaker Kukar berharap pekerja lebih mudah memperjuangkan hak mereka.