Kekerasan dalam Pilkada kembali menelan korban. Insiden pembacokan di Sampang, Jawa Timur, yang menewaskan seorang pendukung calon bupati, mencerminkan sisi gelap demokrasi negeri ini. Proses politik seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin terbaik. Di Sampang malah berubah menjadi arena konflik berdarah. Ketika ambisi politik melampaui batas, nyawa rakyat biasa menjadi taruhan.
Kejadian ini bermula pada 17 November 2024, ketika Haji Slamet Junaidi, calon bupati nomor urut dua, mengunjungi salah satu tokoh agama di Ketapang. Sebagai petahana, Haji Idi—sapaan akrabnya—seharusnya paham bahwa Ketapang adalah wilayah rawan konflik.
Namun, ia tetap memaksakan kunjungan politiknya. Keputusan ini memicu bentrokan yang berakhir tragis dengan tewasnya Jimmy Sugito Putra, seorang pendukung pasangan Jimat Sakteh.
Jangan berdalih lagi, Polisi lengah dalam mencegah tragedi ini. Polda Jawa Timur, yang telah menempatkan Sampang sebagai salah satu daerah rawan, seharusnya bertindak lebih cepat dan sigap. Langkah pengamanan yang baru dilakukan setelah insiden ini terkesan sebagai respons terlambat. Kepolisian harus lebih serius mengantisipasi potensi konflik, bukan sekadar menunjukkan langkah korektif di akhir.
Di sisi lain, sikap Haji Idi sebagai petahana juga tak lepas dari sorotan. Sebagai pemimpin yang telah lama memahami dinamika sosial dan politik di daerahnya, ia justru mengabaikan risiko yang jelas ada di Ketapang. Keputusannya untuk tetap masuk ke wilayah yang rentan konflik menunjukkan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan.
Tragedi itu seolah memperlihatkan bahwa korban seperti Jimmy Sugito menjadi alat untuk memperkuat narasi politik tertentu. Jangan sampai nyawa manusia hanya menjadi alat pembuktian ambisi politik.
Kekerasan dalam Pilkada bukanlah fenomena baru. Di berbagai daerah, rivalitas politik sering kali berujung pada konflik fisik yang melibatkan massa pendukung. Sampang hanyalah salah satu contoh dari betapa lemahnya fondasi demokrasi kita di tingkat lokal. Ketika politik identitas dan provokasi menjadi alat utama kampanye, masyarakat rentan terpecah, bahkan tersulut untuk saling menyakiti.
Konflik ini juga mengungkap bagaimana lemahnya edukasi politik di kalangan masyarakat. Alih-alih menjadi ajang pertarungan gagasan, Pilkada sering kali berubah menjadi pertarungan kekuatan. Pendukung yang termakan emosi lupa bahwa politik hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat memahami bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar.
Dampak dari kekerasan seperti ini tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya, tetapi juga masyarakat luas. Ketegangan meningkat, kepercayaan terhadap proses demokrasi menurun, dan luka sosial semakin dalam.
Ketika darah menjadi bagian dari narasi politik, legitimasi hasil Pilkada pun dipertanyakan. Bagaimana kita bisa mempercayai hasil pemilu jika prosesnya penuh dengan intimidasi dan kekerasan?
Penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas. Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Ketapang harus dihukum seberat-beratnya untuk memberikan efek jera.
Namun, itu saja tidak cukup. Aparat harus memastikan bahwa semua potensi konflik di TPS-TPS rawan ditangani sejak dini. Intelijen dan pengamanan harus diperkuat untuk mencegah insiden serupa terulang.
Selain itu, kampanye damai harus digalakkan, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh para kandidat dan pendukungnya.
Para tokoh agama dan masyarakat harus dilibatkan untuk membangun dialog yang sehat dan menyatukan kembali masyarakat yang terpecah akibat rivalitas politik. Media juga memiliki peran penting dalam mengedukasi publik dan melawan narasi provokatif yang berpotensi memicu konflik.
Teknologi bisa menjadi alat bantu yang efektif dalam pengawasan. Pemasangan CCTV di TPS-TPS rawan dan penggunaan sistem berbasis AI untuk mendeteksi potensi kericuhan dapat membantu aparat bertindak lebih cepat. Di era digital seperti sekarang, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memanfaatkan teknologi demi memastikan keamanan dan transparansi proses demokrasi.
Tragedi di Sampang adalah pelajaran pahit yang harus segera ditindaklanjuti. Demokrasi yang bermartabat tidak seharusnya mengorbankan nyawa. Semua pihak—baik kandidat, aparat, maupun masyarakat—memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar proses politik berjalan damai dan adil.
Pilkada adalah momentum untuk menentukan masa depan daerah, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, ia bisa menjadi bencana. Jangan ada lagi nyawa yang menjadi korban ambisi politik. Demokrasi sejati tidak membutuhkan darah sebagai alat pembuktian. Kemenangan sejati adalah ketika masyarakat dapat memilih dengan damai, tanpa rasa takut atau terintimidasi.