Sangatta – Tahun politik telah tiba. Kutai Timur (Kutim) bersiap menghadapi dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan strategi matang. Dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D) yang digelar di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (21/11/2024).
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma menegaskan pentingnya kesiapsiagaan penuh menghadapi segala potensi konflik, baik di lapangan maupun di dunia digital.
“Kita tidak bisa lengah. Pemetaan daerah rawan konflik sangat penting agar potensi masalah dapat dicegah sejak dini,” tegas Agus di hadapan Ketua DPRD Kutim Jimmi, Ketua KPU Kutim Siti Akhlis Muafin, Ketua Bawaslu Kutim Aswadi, serta anggota TP3D lainnya.
Agus menyoroti pentingnya pemetaan wilayah yang berpotensi rawan konflik. Ia menyebut daerah seperti Kampung Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan, sebagai salah satu fokus pengawasan. Langkah ini, menurut Agus, akan memastikan tidak ada tekanan terhadap pemilih maupun praktik kecurangan seperti pemilih ganda.
“Keamanan di TPS harus menjadi perhatian penuh. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil,” ujar Agus, menekankan urgensi kerja sama semua pihak, termasuk aparat keamanan dan penyelenggara pemilu.
Selain keamanan, distribusi logistik Pilkada juga menjadi sorotan. Agus meminta para camat mengawal ketat distribusi surat suara dan perlengkapan lainnya.
“Keterlambatan logistik sekecil apa pun dapat memicu konflik. Pastikan semuanya sesuai jadwal dan prosedur,” ucapnya.
Menghadapi perkembangan teknologi, Agus menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap media sosial. Menurutnya, hoaks memiliki potensi besar memecah belah masyarakat, terutama menjelang pemilu.
“Media sosial adalah pisau bermata dua. Kita harus mengawasi dengan cermat agar informasi yang beredar tidak memicu kegaduhan,” jelas Agus.
Ia menginstruksikan TP3D untuk mengintensifkan pemantauan platform digital guna menangkal disinformasi yang beredar. Tak hanya fokus pada hari pencoblosan, Agus juga menekankan pentingnya pengelolaan potensi konflik pasca-Pilkada, seperti sengketa hasil pemilu. Stabilitas politik, menurutnya, harus tetap terjaga demi keberlangsungan pembangunan daerah.
“Apapun hasilnya, stabilitas politik harus tetap terjaga. Semua pihak harus siap mengelola potensi konflik dengan bijak,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Agus menyampaikan harapan agar sinergi lintas sektor antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat dapat menciptakan Pilkada yang aman dan damai.
“Pilkada ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita semua. Dengan persiapan matang, pesta demokrasi ini akan menjadi momen yang membanggakan bagi Kutai Timur,” katanya.
Melalui langkah strategis ini, Kutai Timur berkomitmen untuk mencatatkan Pilkada 2024 sebagai tonggak sejarah demokrasi yang sukses. Sinergi dan pengawasan intensif menjadi kunci utama menjaga keamanan, keadilan, dan kondusivitas pesta demokrasi ini.