Jakarta – Mesin penggerak fiskal negara tersendat di awal tahun. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan belanja pemerintah pada kuartal I 2025 mengalami kontraksi sebesar 1,38% dibanding periode yang sama tahun lalu, seiring absennya momentum pemilu dan lambatnya realisasi anggaran efisiensi.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pelemahan belanja pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi 0,98% secara kuartalan.
Hal ini menjadi perhatian serius mengingat belanja pemerintah memiliki peran penting sebagai motor penggerak utama dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB).
“Jadi di tahun lalu, ada pemilu. Di tahun ini, tidak ada pemilu. Itu salah satunya yang menyebabkan belanja pemerintah terkontraksi,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (5/5/2025).
Menurutnya, realisasi efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto belum terlihat signifikan pada tiga bulan pertama tahun ini.
Ia menyebut proses administrasi dan penyesuaian anggaran yang sedang berlangsung sebagai faktor penghambat penyerapan belanja negara.
“Kalau kita lihat sebenarnya ada realokasi anggaran, tetapi dampaknya kelihatannya baru direalisasikan di kuartal II 2025 dan seterusnya,” tambah Amalia.
Kebijakan efisiensi anggaran memang telah digaungkan sejak awal tahun. Namun, realisasi konkret dari kebijakan tersebut, termasuk dampaknya terhadap proyek strategis nasional dan kegiatan pelayanan publik, masih dalam tahap transisi dan baru akan terlihat di kuartal-kuartal berikutnya.
Kontraksi belanja pemerintah ini menjadi perhatian khusus karena berisiko menekan daya dorong ekonomi nasional jika tidak segera diimbangi oleh perbaikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi, atau ekspor.
Selain itu, ketergantungan terhadap stimulus fiskal pasca-pandemi membuat kondisi ini menjadi ujian serius bagi tim ekonomi pemerintah.
Meski demikian, pemerintah tetap optimistis dampak realokasi anggaran akan mendorong efisiensi belanja sekaligus meningkatkan kualitas pengeluaran negara dalam jangka menengah. Fokus diarahkan pada penguatan belanja produktif dan percepatan proyek prioritas.