Lebak – Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pembangunan 36 rumah masyarakat adat Badui yang terdampak kebakaran di Kampung Cipaler, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, mulai awal Desember 2026. Pembangunan rumah beserta lumbung padi tersebut harus menyesuaikan ketentuan adat yang melarang pendirian rumah selama November.
Rencana itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni setelah meninjau lokasi kebakaran, Sabtu (21/11/2026). Kebakaran yang terjadi pada Kamis (19/11/2026) malam tersebut menyebabkan 21 rumah rusak berat dan 11 rumah rusak ringan, berdasarkan pendataan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten.
Sebanyak 48 kepala keluarga atau 132 warga harus mengungsi. Tiga orang dilaporkan mengalami luka ringan, sementara tidak terdapat korban meninggal dunia maupun warga hilang berdasarkan keterangan pemerintah provinsi.
Peristiwa tersebut juga merusak fasilitas yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengolahan pangan masyarakat. BPBD mencatat tiga saung leuit atau lumbung padi dan satu saung lisung turut terdampak.
Kehilangan tempat tinggal bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi warga. Kerusakan lumbung dan perlengkapan rumah tangga menambah kebutuhan pemulihan, terutama bagi keluarga yang harus kembali memenuhi kebutuhan sehari-hari dari tempat penampungan sementara.
Pemulihan Mengikuti Kalender Adat
Gubernur Andra Soni menyatakan pembangunan hunian tidak dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan aturan masyarakat Badui. Pemerintah menyiapkan bantuan rumah, tetapi waktu dan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan ketentuan yang dijalankan masyarakat setempat.
Menurut Andra, November merupakan masa larangan membangun rumah. Pekerjaan fisik direncanakan mulai awal Desember, dengan target penyelesaian sekitar satu bulan sebelum masyarakat memasuki masa Kawalu pada Januari.
Kawalu merupakan periode sakral dalam kehidupan masyarakat Badui. Dalam penjelasan pemerintah provinsi, masa tersebut berlangsung selama tiga bulan dan berkaitan dengan pelaksanaan puasa adat sebelum tradisi Seba.
Pembatasan waktu itu membuat proses pembangunan harus direncanakan secara cermat. Pemerintah tidak hanya dituntut menyediakan material dan tenaga, tetapi juga memastikan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan masyarakat penerima bantuan.
Kepala Desa Kanekes yang juga dikenal sebagai Jaro Oom membenarkan bahwa pembangunan belum dapat dilakukan selama masa larangan adat. Meski demikian, pengadaan bahan bangunan sudah dapat dimulai sebelum Desember.
Kayu, bambu, ijuk, serta material lain yang sesuai dengan kebutuhan rumah adat menjadi bagian dari persiapan. Langkah tersebut memungkinkan proses pemulihan dilanjutkan setelah masa larangan berakhir.
Dengan demikian, keberhasilan bantuan perumahan tidak cukup dinilai dari jumlah bangunan yang selesai. Kesesuaian bentuk hunian dengan tradisi dan penerimaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Bantuan Darurat Telah Disalurkan
Sementara menunggu pembangunan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. BPBD Banten bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan instansi terkait melakukan penanganan sejak Jumat (20/11/2026).
Bantuan tahap awal mencakup 150 paket makanan siap saji, beras, minyak goreng, mi instan, dan 30 lembar terpal. Pemerintah provinsi kemudian menambahkan bahan pangan, pakaian, serta 30 lembar terpal lainnya melalui dukungan logistik daerah.
Terpal menjadi salah satu kebutuhan utama karena warga memerlukan tempat berteduh sementara, terutama ketika hujan. Selain pangan, kebutuhan pakaian, selimut, dan perlengkapan rumah tangga masih menjadi perhatian dalam pendataan lanjutan.
Saat meninjau lokasi, Andra juga menyerahkan bantuan operasional untuk pembelian peralatan dapur dan pakaian adat. Pemerintah provinsi menyebut bantuan tambahan meliputi satu ton beras, tikar, terpal, dan kebutuhan logistik lainnya.
Dukungan dari pemerintah pusat turut dilaporkan melalui kunjungan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani. Bantuan pangan dan kegiatan pemulihan psikososial bagi anak-anak menjadi bagian dari penanganan yang diberitakan ANTARA.
Penyaluran bantuan dari berbagai pihak memerlukan pencatatan penerima dan kebutuhan yang jelas. Pendataan tersebut penting untuk membedakan bantuan yang telah diterima keluarga dengan kebutuhan yang belum terpenuhi.
Penyebab Kebakaran dan Perlindungan Permukiman
Kepolisian menyampaikan dugaan bahwa kebakaran bermula dari tungku yang digunakan seorang warga untuk memasak air. Berdasarkan keterangan saksi yang disampaikan Polda Banten, api membesar ketika penghuni rumah tertidur sebelum menyebar ke bangunan sekitarnya.
Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 01.00 WIB, Jumat. Namun, dugaan sumber api tersebut perlu dibedakan dari hasil pemeriksaan akhir mengenai penyebab kebakaran.
Akses menuju permukiman juga menjadi tantangan penanganan. Petugas pemadam kebakaran sebelumnya menjelaskan bahwa lokasi tidak dapat dijangkau kendaraan secara langsung sehingga perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya upaya pencegahan kebakaran yang sesuai dengan karakteristik permukiman adat. Pengelolaan tungku, kesiapan warga menghadapi keadaan darurat, dan cara membatasi penyebaran api memerlukan pendekatan yang tidak mengabaikan tradisi setempat.
Pemulihan Kampung Cipaler kini menghadapi dua kebutuhan sekaligus: menjamin kehidupan sementara keluarga terdampak dan membangun kembali permukiman sesuai ketentuan adat. Target pembangunan pada Desember menjadi tahapan penting, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan material, koordinasi pemerintah, dan persetujuan masyarakat.
