Jakarta – Di tengah luka alam yang belum sepenuhnya pulih, angka triliunan rupiah kembali mencuat sebagai penanda besarnya pekerjaan rumah negara.
Pemerintah memperkirakan biaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera mencapai Rp 59,25 triliun, sebuah angka yang menggambarkan betapa luas dampak bencana sekaligus besarnya tanggung jawab pemulihan yang harus dituntaskan bersama.
Perkiraan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR di Aceh pada Selasa (30/12/2025).
Dalam forum itu, Tito memaparkan bahwa angka puluhan triliun tersebut merupakan estimasi kebutuhan hingga seluruh proses pemulihan dinyatakan rampung, mulai dari tahap rehabilitasi hingga rekonstruksi menyeluruh.
“Kalau kita melihat hasil rekapitulasi awal bersama BNPB, untuk pemulihan sampai selesai dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp 59,25 triliun,” ujar Tito dalam rapat tersebut.
Ia merinci, porsi terbesar anggaran diarahkan ke Aceh dengan kebutuhan sekitar Rp 33,75 triliun. Sementara itu, Sumatera Utara diperkirakan memerlukan Rp 12 triliun dan Sumatera Barat sekitar Rp 13,5 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali berbagai fasilitas vital yang rusak, mulai dari kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Menurut Tito, cakupan pemulihan yang luas membuat proses ini harus dikerjakan secara kolaboratif oleh banyak kementerian dan lembaga. “Ini bukan hanya satu sektor. Kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, dan infrastruktur lain harus dikeroyok bersama oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Tito menyoroti Kabupaten Aceh Tamiang sebagai wilayah dengan dampak terberat. Kondisi tersebut menyebabkan roda pemerintahan dan distribusi layanan publik di daerah itu belum berjalan optimal. Ia menilai percepatan pemulihan di Aceh Tamiang menjadi kunci agar pelayanan dasar masyarakat dapat kembali normal.
Secara keseluruhan, bencana di Sumatera sempat berdampak pada 52 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi. Rinciannya, 18 wilayah berada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat.
Meski demikian, Tito menilai upaya cepat pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi masyarakat telah mendorong pemulihan di banyak wilayah terdampak.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengungkapkan perkembangan terbaru dalam forum berbeda. Dalam konferensi pers pada Senin (29/12/2025), ia menyebut sebanyak 25 kabupaten/kota di Sumatera telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Di Aceh ada tujuh kabupaten/kota yang sudah masuk fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Pratikno. Di Sumatera Utara, delapan daerah telah memasuki fase serupa, sementara di Sumatera Barat tercatat 10 kabupaten/kota.
Pratikno menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pengerahan seluruh sumber daya negara untuk mempercepat penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Instruksi tersebut mencakup keterlibatan kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah agar pemulihan berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Dengan estimasi anggaran besar dan progres pemulihan yang mulai terlihat, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera dapat berjalan konsisten.
Tantangan masih besar, namun langkah-langkah awal yang telah ditempuh menjadi fondasi penting agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.