Gelombang protes bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil belakangan ini menjadi perhatian publik. Salah satu isu yang mencuat dalam aksi tersebut adalah dugaan pemotongan anggaran pendidikan, termasuk beasiswa KIP Kuliah.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, membantah isu tersebut dan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menginstruksikan pemotongan anggaran pendidikan.
“Tapi presiden sampaikan bahwa info yang beredar soal pemotongan beasiswa, KIP kuliah, atau biaya operasional perguruan tinggi sama sekali enggak benar,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/02/2025).
Ia menambahkan bahwa Prabowo justru menolak adanya pengurangan anggaran untuk sektor pendidikan.
“Presiden bilang ‘ini enggak boleh dilakukan’,” tegasnya.
Hasan juga menyebutkan bahwa hingga saat ini pihak Istana belum memiliki rencana untuk menemui perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aksi “Indonesia Gelap”.
“Saya belum tahu info itu. Tadi enggak dibahas soal itu,” katanya.
Aksi “Indonesia Gelap” berlangsung selama dua hari, sejak Senin (17/02/2025) hingga Selasa (18/02/2025), dengan titik kumpul di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat.
Demonstrasi ini diikuti mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan lima tuntutan, di antaranya pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, pembatalan pasal dalam RUU Minerba terkait pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi, percepatan pencairan tunjangan dosen, evaluasi program makan bergizi gratis, serta penerapan kebijakan publik berbasis riset ilmiah.
Sebanyak 1.623 personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Jalan Medan Merdeka Barat ditutup menggunakan beton untuk membatasi pergerakan massa.
Di media sosial, tagar #IndonesiaGelap menjadi trending dan memicu berbagai diskusi publik. Banyak warganet menyoroti kekhawatiran terhadap pemotongan anggaran pendidikan dan kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat.
Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat meredam kekhawatiran publik. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga anggaran pendidikan demi mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Keberlanjutan pendidikan yang berkualitas adalah fondasi bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, memastikan anggaran pendidikan tetap aman menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.