Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menjadi sorotan setelah mengusulkan penggunaan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kenaikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski demikian, Evita menegaskan ada peluang untuk revisi. Pasal 7 ayat 3 UU HPP membuka opsi pengubahan tarif PPN menjadi 5 hingga 15 persen.