Jakarta – Pada hari pertama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung menunjukkan ketegasannya dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok. Keputusan ini diambil karena pihak sekolah tetap memberangkatkan siswa untuk mengikuti kegiatan study tour ke Jawa Timur, meskipun telah ada larangan dari pemerintah provinsi.
Penonaktifan tersebut langsung ditandatangani Dedi di hari yang sama dirinya mulai bekerja sebagai gubernur. Ia menyatakan langkah ini sebagai bagian dari upaya pembenahan manajemen pendidikan di Jawa Barat yang selama ini kerap diterpa isu pungutan liar dan penyalahgunaan kegiatan sekolah.
“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/02/2025).
Dedi juga menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait indikasi pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswa terkait kegiatan study tour tersebut.
“Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” tegas Dedi.
Keputusan ini diambil setelah diketahui sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur, untuk mengikuti kegiatan Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari, terhitung sejak Kamis (20/02/2025) hingga Senin (24/02/2025). Keberangkatan ini tetap dilakukan meskipun Dedi Mulyadi, sebelum resmi dilantik sebagai gubernur, telah mengimbau melalui akun Instagram pribadinya agar kegiatan study tour dibatalkan.
Tindakan tegas ini diambil Dedi seiring komitmennya untuk membenahi sektor pendidikan Jawa Barat yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya terkait pungutan liar, Program Indonesia Pintar (PIP), dan penyelenggaraan study tour yang kerap memberatkan orang tua siswa.
“Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” jelas Dedi lebih lanjut.
Kebijakan Dedi Mulyadi ini mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian besar warganet di media sosial mengapresiasi langkah tegas Dedi sebagai upaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih bersih dan berpihak pada siswa serta orang tua. Namun, ada pula yang menilai keputusan pencopotan terlalu cepat tanpa memberi kesempatan klarifikasi kepada pihak sekolah.
Langkah Dedi ini menandai awal kepemimpinannya di Jawa Barat yang penuh dengan gebrakan. Ia berjanji akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja sekolah-sekolah lain untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah provinsi dijalankan dengan baik.
Dengan langkah awal yang tegas ini, publik kini menantikan kebijakan lanjutan dari Dedi Mulyadi untuk membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan di Jawa Barat.