Tasikmalaya – Ancaman krisis air yang menghantui persawahan Citepus, Desa Santanamekar, mendorong para warga untuk segera bergerak.
Pasca-putusnya saluran irigasi vital akibat tertimbun tanah longsor, warga kini bersiap melakukan gotong royong merakit instalasi paralon darurat agar tanaman padi mereka bisa diselamatkan dari kekeringan.
Inisiatif mandiri warga ini dilakukan di tengah tidak adanya anggaran Pemerintah Desa (Pemdes) untuk langsung membangun kembali infrastruktur secara permanen.
Merespons situasi di lapangan, Camat Cisayong, Ayi Mulyana Herniwan, menginstruksikan agar aparatur desa tetap hadir secara nyata dan tidak membiarkan warga berjuang sendirian.
Ayi meminta Pemdes Santanamekar untuk menjalin kolaborasi erat dan memberikan pendampingan maksimal dalam pelaksanaan kerja bakti tersebut.
“Saya sangat berterima kasih tatkala warga masyarakat bahu-membahu menanggulangi kejadian tersebut. Dan pemerintahan desa juga harus sesegera mungkin membantu pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat itu,” ujar Ayi, Rabu (8/4/2026).
Sembari gotong royong darurat dipersiapkan di lapangan, Ayi memastikan bahwa proses birokrasi untuk menuntut perbaikan permanen tidak mandek. Ia mengonfirmasi bahwa pihak desa telah menjalankan prosedur pelaporan dengan baik, dan berkasnya kini sudah berada di meja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya.
“Sudah ada laporan dari desa. Saya sudah meneruskan laporan tersebut kepada dinas terkait, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sehingga nanti kebijakan penanganannya disesuaikan dengan dinas bersangkutan,” jelasnya.
Terkait kendala tidak adanya pos anggaran tanggap darurat di APBDes tahun ini yang sempat dikeluhkan warga, Camat memberikan pandangan konstruktif agar ke depan hal tersebut dapat diantisipasi bersama.
Ia memberikan edukasi bahwa masyarakat memiliki ruang untuk mengusulkan dana cadangan bencana sejak dari tingkat bawah, sehingga jika terjadi kondisi darurat, desa memiliki kemampuan finansial untuk bertindak cepat.
“Di sini harus ada sinergi. Urusan penganggaran itu wajib dimulai dari Musdus (Musyawarah Dusun) sebelum melakukan Musdes. Misalnya anggaran kebencanaan butuh berapa, program apa yang diusulkan, dan apa urgensi bagi masyarakat. Itu di bawah ranah pemerintahan desa untuk dibawa ke Musdes dan diketok bersama Kepala Desa serta BPD,” urai Ayi.
Kini, fokus penyelesaian masalah terbagi dua. Di tingkat desa, para warga bersiap memeras keringat memasang paralon dengan harapan aparatur Pemdes hadir mendampingi mereka.
Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan besar kepada Pemkab Tasikmalaya (BPBD) untuk segera merealisasikan perbaikan irigasi secara permanen sebelum kerugian ekonomi di Citepus meluas.