Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji meminta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program Gratispol yang baru saja diluncurkan oleh Pemprov Kaltim.
Program ini mencakup pendidikan gratis untuk jenjang SMA hingga S3, serta fasilitas gratis umrah bagi marbot dan perjalanan religi bagi penjaga rumah ibadah.
“Harapan kami, Ombudsman bisa ikut mengawal agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan. Jika berhasil, ini bisa jadi contoh nasional,” ujar Seno Aji dalam pertemuan bersama Kepala Ombudsman Kaltim, Mulyadin, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu (30/4/2025).
Seno menyampaikan bahwa dirinya telah memaparkan konsep program ini langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini Kaltim akan menjadi provinsi pertama yang merealisasikan pendidikan gratis secara menyeluruh.
“Beberapa provinsi juga punya rencana serupa, tapi belum jalan. Kita sudah launching dan insyaallah mulai berjalan pada Juni ini,” tambahnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin, yang baru dua bulan bertugas di wilayah ini, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal program-program publik seperti Gratispol.
Dalam audiensi itu, ia menyebut bahwa pendekatan koordinatif dan sinergis adalah kunci dalam pengawasan kebijakan publik.
“Gratispol adalah program luar biasa dan sudah menjadi perhatian nasional. Kami siap kawal, agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan,” tegas Mulyadin.
Ia juga menyampaikan bahwa Ombudsman selama ini telah melakukan pengawasan sektor pendidikan, termasuk distribusi layanan dan kualitas pelayanan. Pihaknya siap bekerja sama dengan Pemprov Kaltim untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi secara adil.
Pertemuan ini menandai langkah awal sinergi Ombudsman dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat pengawasan terhadap layanan publik strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.