Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh musyawarah desa dan kelurahan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih rampung pada 28 Mei 2025, lebih cepat dari jadwal semula yang ditetapkan pada 31 Mei. Hingga saat ini, dari 1.038 desa dan kelurahan di Kaltim, lebih dari 50 persen telah menyelesaikan tahapan musyawarah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, dalam peluncuran dan dialog percepatan musyawarah di Lamin Etam Komplek Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu (24/5/2025).
“Tanggal 28 Mei, pukul 23.30 WITA, semua musyawarah desa/kelurahan sudah selesai,” tegas Seno Aji. Ia menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah, camat, hingga kepala desa yang telah bergerak cepat.
“Saya apresiasi Bontang sudah seratus persen. Samarinda juga menyusul. Kabupaten dan kota lainnya saya minta agar dipercepat,” katanya.
Musyawarah desa/kelurahan ini menjadi bagian penting dalam tahapan pembentukan koperasi karena akan menentukan notaris dan menyusun akta badan hukum untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM serta diserahkan ke Kementerian Koperasi.
Rencana peluncuran koperasi desa/kelurahan Merah Putih secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, dan ditargetkan mulai beroperasi serentak pada 28 Oktober 2025.
Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan subsidi dana operasional awal bagi koperasi sebesar Rp3 miliar per unit.
“Tenor pinjaman selama enam tahun dengan standar perbankan, namun tetap dengan bunga rendah,” ujar Ferry.
Koperasi desa/kelurahan Merah Putih diberi keleluasaan untuk menjalankan berbagai jenis usaha sesuai potensi lokal, termasuk toko sembako, agen pupuk, simpan pinjam, logistik desa, hingga klinik dan apotik.
Kantor koperasi tidak harus dibangun baru, cukup memaksimalkan aset desa yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar dana dapat lebih difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program ini, termasuk Rp250 triliun untuk pengembangan koperasi, Rp300 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) melalui koperasi desa, serta Rp200 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG).
“Semua anggaran ini akan dikelola oleh koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia,” jelas Ferry.
Pemprov Kaltim menyatakan kesiapannya menjalankan program nasional ini dengan dukungan penuh dari jajaran birokrasi hingga tingkat desa. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memimpin koordinasi lintas lembaga demi kelancaran implementasi di lapangan.