Samarinda – Di tengah keluhan publik soal mutu bahan bakar Pertamax dalam dua pekan terakhir, muncul seruan warganet agar SPBU swasta seperti Shell, Vivo, BP-AKR, hingga Exxon Mobil masuk ke pasar bahan bakar di Kalimantan Timur.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, merespons cepat keinginan tersebut dengan memberikan lampu hijau bagi investor.
“Sangat memungkinkan jika investor mau membangun SPBU swasta. Yang penting penuhi persyaratan,” ujar Rudy Mas’ud di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (8/4/2025).
Rudy menyebut, di sejumlah provinsi lain, SPBU swasta sudah beroperasi dengan baik. Namun di Kaltim, beberapa proyek SPBU swasta justru mangkrak.
Meski tidak menyebut merek secara langsung, ia mengakui bahwa hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya syarat yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
Ia juga mengingatkan bahwa sejak tahun 2007, Pertamina sudah tidak lagi memonopoli sektor hilir migas. Artinya, semua perusahaan yang mampu memenuhi ketentuan teknis bisa turut bersaing di pasar SPBU.
“Sebenarnya peluang itu sudah terbuka lama. Kalau baru sekarang menyarankan, itu justru sudah agak terlambat,” ungkapnya.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menambahkan bahwa keputusan investasi SPBU swasta tidak semudah yang dibayangkan. Para investor, kata dia, perlu terlebih dahulu menghitung potensi pasar sebelum menanamkan modal di daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong.
“Pasti mereka survei dulu berapa konsumennya, berapa kebutuhannya. Mereka ingin ada benefit dari hasil investasi,” jelas Sri Wahyuni di lingkungan Olah Bebaya, Pemprov Kaltim.
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa mereka terbuka bagi persaingan usaha yang sehat sepanjang mengikuti prosedur yang berlaku.
Terlebih, kehadiran SPBU swasta diyakini bisa memberikan pilihan bahan bakar berkualitas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kaltim yang selama ini hanya bergantung pada Pertamina.
Meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap SPBU alternatif menjadi pertanda bahwa kebutuhan akan layanan energi yang kompetitif dan transparan semakin mendesak. Dengan adanya sinyal terbuka dari pemerintah daerah, diharapkan iklim investasi energi di Kaltim semakin berkembang.