Jakarta – Dewan Pers mengeluarkan imbauan resmi menjelang Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada 31 Maret 2025 dalam surat edaran bernomor 183/DP/K/III/2025.
Dewan Pers meminta institusi negara, perusahaan, dan organisasi media untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), bingkisan, atau sumbangan dalam bentuk apa pun dari individu atau kelompok yang mengatasnamakan wartawan maupun organisasi pers.
Imbauan ini diteken oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., dengan tujuan mencegah penyalahgunaan profesi jurnalis oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Selain itu, langkah ini bertujuan menegakkan etika jurnalistik serta memastikan independensi dan integritas pers tetap terjaga.
Dewan Pers menegaskan bahwa wartawan yang bekerja di perusahaan pers berhak atas THR dari perusahaannya. Namun, jika ada individu yang mengatasnamakan media dan meminta THR ke pihak lain, tindakan tersebut masuk dalam kategori pelanggaran etika dan berpotensi sebagai pemerasan.
“Pemberian THR adalah tanggung jawab perusahaan kepada wartawannya. Jika ada oknum yang mengaku sebagai jurnalis dan meminta THR ke instansi lain, itu harus ditolak,” tegas Dewan Pers dalam edaran tersebut.
Dewan Pers juga mengimbau pihak yang mengalami pemerasan atau tekanan terkait permintaan THR untuk mencatat identitas pelaku dan melaporkannya ke pihak berwenang. Pengaduan juga bisa disampaikan langsung ke Dewan Pers melalui nomor 0811-8888-0528.
Dalam surat edarannya, Dewan Pers menegaskan bahwa seluruh organisasi pers yang menjadi konstituennya dilarang melakukan praktik semacam ini.
Organisasi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan lainnya telah diingatkan agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme.
Kebijakan ini sejalan dengan misi Dewan Pers untuk menjaga kebebasan dan independensi pers dari intervensi eksternal, termasuk dalam bentuk gratifikasi.
Dewan Pers berharap seluruh pihak tidak memberi ruang bagi praktik yang dapat merusak kredibilitas jurnalisme di Indonesia.
Dengan imbauan ini, Dewan Pers berharap praktik permintaan THR oleh oknum wartawan dapat dicegah. Dukungan dari masyarakat dan institusi diperlukan agar pers tetap menjadi pilar demokrasi yang profesional dan terpercaya.