Jakarta – Ibarat mesin yang disetel ulang agar lebih hemat bahan bakar, pemerintah resmi memangkas durasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah menjadi lima hari dalam sepekan. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam strategi distribusi bantuan pangan bagi pelajar di Indonesia.
Keputusan tersebut diumumkan usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta pada Kamis (2/4/2026). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa program MBG kini hanya diberikan pada hari aktif sekolah dan tidak lagi mencakup hari libur.
Sebelumnya, program ini berjalan selama enam hari, termasuk hari non-belajar. Pemerintah menilai pola lama kurang efektif dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan agar lebih tepat sasaran.
“Dalam rangka perbaikan, efektivitas pelaksanaan, kalau kemarin kan enam hari, hari libur dikasih juga, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan, MBG itu hari sekolah,” kata Zulkifli Hasan.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan kelonggaran bagi wilayah tertentu. Daerah dengan kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi masih dimungkinkan menerima program hingga enam hari dalam seminggu. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat setempat yang lebih mendesak.
“Tetapi yang 3T dan yang tinggi sekali stuntingnya, tentu ada penanganan khusus. Selain 5 hari sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari,” ujarnya.
Selain itu, skema penyaluran juga akan disesuaikan untuk sekolah berbasis asrama atau pondok pesantren. Dalam konteks tersebut, distribusi MBG bisa berlangsung lima atau enam hari tergantung kebijakan masing-masing lembaga pendidikan.
Di sisi anggaran, kebijakan ini membawa dampak signifikan. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pemangkasan durasi program berpotensi menghemat sekitar Rp20 triliun dalam setahun. Perhitungan tersebut didasarkan pada pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak awal tahun dan disesuaikan mulai April 2026.
“Ya kita prediksi kurang lebih Rp20 triliun per tahun, dihitung dari April. Kan yang 3 bulan sudah jalan,” tutur Dadan.
Penghematan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga efisiensi belanja negara, mengingat total anggaran MBG dalam APBN 2026 mencapai Rp268 triliun. Dengan penyesuaian ini, pemerintah berharap program tetap berjalan optimal tanpa membebani fiskal secara berlebihan.
Kebijakan baru ini sekaligus menunjukkan pendekatan adaptif pemerintah dalam menjalankan program sosial berskala besar. Fokus tidak hanya pada distribusi, tetapi juga efektivitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Pada akhirnya, perubahan skema MBG diharapkan tetap mampu menjaga tujuan utama program, yakni meningkatkan asupan gizi anak sekolah, sembari memastikan penggunaan anggaran negara lebih terkendali dan tepat guna.