Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Brodjonegoro, pekan depan untuk membahas polemik terkait Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Pemanggilan ini dilakukan menyusul banyaknya laporan siswa yang gagal mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur tersebut.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Komisi X DPR telah menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini.
“Akan ditindaklanjuti oleh Komisi Teknis di DPR. Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Polemik ini mencuat setelah banyak siswa melaporkan kendala dalam proses pendaftaran SNBP. Salah satu masalah utama adalah perbedaan data antara Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, kelalaian sekolah dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) juga menjadi penyebab siswa tidak bisa mendaftar tepat waktu.
Wakil Pimpinan DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi sistem SNBP.
“Anak-anak ini punya mimpi untuk masa depan mereka, tapi jadi korban karena kelalaian pihak sekolah,” tegas Cucun.
Menurutnya, kelalaian seperti ini tidak bisa dianggap remeh karena berdampak langsung pada kesempatan pendidikan ribuan siswa di seluruh Indonesia.
Beberapa orang tua siswa juga turut menyuarakan kekecewaannya atas permasalahan ini. Mereka menilai bahwa sistem pendidikan nasional harus lebih tanggap dalam mengantisipasi kendala teknis yang dapat menghambat masa depan anak-anak mereka.
“Kami sudah mendukung penuh anak-anak belajar keras untuk mendapatkan prestasi terbaik, tapi malah terhambat karena masalah administrasi. Ini sangat mengecewakan,” ungkap Lestari, salah satu orang tua siswa di Jakarta.
Sementara itu, pihak sekolah di beberapa daerah mengakui adanya kelalaian dalam pengisian PDSS. Beberapa sekolah mengaku kurang memahami mekanisme terbaru dari sistem pendaftaran SNBP yang diperbarui tahun ini. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan bimbingan teknis yang lebih intensif untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan.
DPR berharap melalui pemanggilan ini, Kementerian Pendidikan Tinggi dapat memberikan penjelasan komprehensif serta solusi konkret agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan akibat permasalahan administratif. DPR juga mengingatkan pentingnya penguatan sistem digitalisasi pendidikan yang lebih stabil dan terintegrasi, agar proses pendaftaran di masa mendatang bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.