Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Bagus Susetyo, menggarisbawahi dua aspek krusial, yakni infrastruktur dan kedaulatan pangan, dalam pertemuan kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas rencana program dan anggaran pembangunan Kalimantan Timur pada tahun 2024. Bagus Susetyo menekankan bahwa perhatian utama Komisi III adalah memastikan implementasi penuh program dan alokasi anggaran PUPR Kaltim, dengan tujuan agar tidak ada anggaran yang tidak terealisasi.
“Kami ingin memastikan bahwa program dan anggaran PUPR Kaltim bisa terealisasi 100 persen, tanpa ada yang tidak terserap,” ungkapnya.
Ia juga menekankan prioritas pada kegiatan infrastruktur yang dapat meningkatkan kelancaran arus logistik.
“Kami ingin memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang bisa memperlancar arus logistik, seperti jalan desa, jalan antar kabupaten, dan jalan pesisir,” katanya.
Selain infrastruktur, Bagus Susetyo menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan kedaulatan pangan, yang menjadi fokus visi misi Kaltim. Infrastruktur yang baik, menurutnya, dapat mendukung pengangkutan dan pemasaran hasil bumi serta pertanian dengan lebih efisien.
“Dengan adanya infrastruktur yang baik, hasil bumi dan hasil pertanian masyarakat bisa lebih mudah diangkut dan dipasarkan,” katanya.
Bagus Susetyo juga menyoroti aspirasi untuk meningkatkan kedaulatan pangan dengan mendorong program pencetakan sawah baru dan peningkatan teknik irigasi persawahan. Tujuannya adalah agar pertanian dapat menghasilkan panen tiga kali setahun, sejalan dengan cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Kerja tersebut berlangsung selama sekitar tiga jam dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Bappeda Kaltim, termasuk Kepala Bappeda Kaltim, Kepala Bidang Perencanaan, dan Kepala Bidang Evaluasi.
Rapat kerja Komisi III DPRD Kaltim menjadi wujud dari komitmen untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur berjalan optimal sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

