Jakarta – Seperti jeda napas di tengah maraton panjang, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur IdulFitri 2026. Kebijakan ini tak hanya menyesuaikan ritme mudik nasional, tetapi juga diklaim menghadirkan efisiensi anggaran hingga triliunan rupiah.
Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan distribusi MBG sejak Jumat, 13 Maret 2026 untuk anak sekolah, mengikuti kalender libur pendidikan dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sementara itu, penyaluran bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia dilakukan hingga Selasa (17/03/2026).
Langkah ini diambil agar kebutuhan gizi kelompok prioritas tetap terpenuhi menjelang puncak libur Lebaran di seluruh Indonesia.
“Untuk yang Idulfitri ya, perlu saya sampaikan bahwa untuk anak sekolah, penyaluran terakhir tanggal 13 Jumat kemarin,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa kelompok rentan mendapatkan waktu distribusi lebih panjang demi memastikan ketersediaan asupan gizi selama masa jeda program. Penyesuaian ini dinilai penting karena kelompok tersebut memiliki kebutuhan nutrisi yang tidak bisa ditunda.
“Nah, kemudian untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita terakhir hari ini,” lanjutnya.
Setelah distribusi terakhir, seluruh operasional lapangan akan berhenti sementara mengikuti masa libur nasional. Namun, BGN memastikan program ini tidak akan berhenti lama dan akan kembali berjalan pada 31 Maret 2026, tepat setelah libur Lebaran berakhir.
“Kita akan merayakan Idulfitri, dan program makan bergizi akan kembali operasional tanggal 31 Maret,” tegas Dadan.
Di balik kebijakan penghentian sementara ini, pemerintah menyoroti dampak efisiensi anggaran yang cukup besar. BGN mencatat potensi penghematan mencapai sekitar Rp 5 triliun selama periode libur berlangsung. Anggaran tersebut tetap tersimpan dalam kas negara dan akan dialokasikan kembali sesuai kebutuhan program setelah operasional dilanjutkan.
“Kurang lebih sekitar Rp 5 triliun ya. Dihemat dengan seperti itu,” ungkap Dadan. Lebih jauh, kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan adaptif pemerintah dalam mengelola program nasional berbasis kebutuhan riil di lapangan. Saat aktivitas penerima manfaat menurun karena libur panjang, distribusi pun disesuaikan agar tidak terjadi pemborosan atau penyaluran yang tidak optimal.
Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah dan kelompok rentan. Dengan jeda sementara ini, pemerintah berharap distribusi selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, penghentian sementara ini bukan sekadar jeda operasional, melainkan strategi untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan efisiensi anggaran negara.