Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nidya Listiyono, memimpin pertemuan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
Pertemuan tersebut dilakukan di Gedung E lantai I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, membahas pelaksanaan rencana kerja tahun 2023, proyeksi program kerja tahun 2024, serta ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun 2023.
“Inti dari rapat ini adalah kita menanyakan pertama terkait serapan anggaran, dan yang kedua mengenai program-program prioritas 2024-2025,” katanya.
Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini juga memastikan ketersediaan pangan sampai dengan akhir 2023 dan juga di 2024 supaya tetap aman.
“Jangan lagi terjadi kelangkaan-kelangkaan seperti sebelumnya, seperti kelangkaan BBM, minyak, beras dan lain sebagainya,” katanya.
Komisi II meminta kepada Disperindagkop untuk pro aktif dalam melakukan pengawasan terkait ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Timur. Begitu juga apabila ada kendala terkait anggaran dan juga pelaksanaan Sidak di lapangan yang melibatkan DPRD, Komisi II siap membantu.
“Kami meminta kepada pelaku bisnis dan pelaku usaha untuk stok bahan pokok di kalimantan timur jangan sampai ada penimbunan,” katanya.
Lebih lanjut Nidya juga mengatakan terkait penyerapan anggaran 2023, termasuk OPD yang on progress sekitar mencapai 50-60 persen.
“Kendalanya, salah satunya di gedung galeri yang berada di balikpapan, bobotnya agak besar yang disana kalau itu terserap harusnya bisa mencapai 86 persen, jadi kami meminta untuk dikebut saja,” katanya.
Menurut Nidya, kedepannya yang sifatnya fisik pembangunan lebih baik diserahkan kepada pekerjaan umum (PU) yang memang punya teknis di bidang pembangunan.