Samarinda – Dalam upaya mewujudkan Generasi Emas 2045, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan memberikan perhatian serius pada bidang kesehatan.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, S.IP, M.Si, menekankan pentingnya pelayanan kesehatan optimal demi mendukung kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas, terutama dengan posisi Kaltim sebagai wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, masalah kesehatan tidak hanya menjadi urusan dasar, tetapi juga syarat utama menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, ia mengungkapkan beberapa isu mendesak, seperti kekurangan tenaga dokter, terutama dokter spesialis, minimnya sarana dan prasarana medis, serta masih banyaknya puskesmas yang belum memenuhi standar pelayanan representatif.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan juga harus menjadi prioritas, mulai dari dokter, bidan, hingga perawat, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum merasakan pemerataan pembangunan. Pelayanan kesehatan harus optimal; jangan sampai masyarakat harus menunggu lama untuk mendapatkan layanan medis,” ujarnya.
Ia menambahkan, anggaran untuk urusan kesehatan masih dinilai minim untuk memenuhi semua aspek pelayanan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Hal ini berdampak pada berbagai tantangan, termasuk angka harapan hidup yang masih perlu ditingkatkan serta masalah gizi yang belum merata, seperti stunting.
Menurut Kementerian Kesehatan, pencapaian Indonesia Sehat 2045 memerlukan transformasi di enam pilar, yaitu layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Agusriansyah menyatakan, transformasi ini harus didukung dengan perencanaan anggaran yang matang di tingkat daerah untuk menjawab persoalan seperti kekurangan alat kesehatan (alkes), fasilitas rumah sakit, dan pemerataan tenaga dokter hingga pelosok.
“Kita harus serius dalam menyusun rencana strategis agar generasi mendatang tidak hanya pintar tetapi juga sehat, berdaya saing, dan berkualitas,” tegasnya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk sektor kesehatan, memastikan pemerataan layanan, dan menciptakan lingkungan hidup yang mendukung perilaku sehat di masyarakat.