Sangatta – Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) se-Kalimantan Timur di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur, Bukit Pelangi, pada Ahad (25/5/2025).
Dalam sambutannya, Wagub Seno menegaskan pentingnya penguatan jejaring dan penyusunan langkah konkret agar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalimantan Timur dapat berjalan maksimal. Ia mengakui masih tingginya angka kekerasan dan masalah terhadap kelompok rentan ini di wilayahnya.
“Kita miris dan prihatin, maka kita harus cepat bertindak. Pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi amanat undang-undang,” tegas Seno.
Ia menyatakan Pemprov Kaltim terus mendorong terbentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Saat ini, sembilan daerah sudah menyandang status KLA dan diharapkan Mahakam Ulu segera menyusul agar genap sepuluh kabupaten/kota masuk kategori tersebut.
“Kami terus mendorong kabupaten dan kota tercipta kondisi ramah perempuan dan peduli anak,” tambahnya.
Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman juga menyambut baik Rakorda ini sebagai upaya kolektif yang melibatkan lintas sektor. Ia menilai sinergi ini penting untuk meningkatkan taraf hidup perempuan dan anak di daerah.
“Saya sudah meminta seluruh dinas/instansi terkait untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga perempuan dan anak menjadi lebih baik kehidupannya,” ucap Ardiansyah.
Sementara itu, Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita menyampaikan data dari aplikasi Simfoni PPPA, yang mencatat 3.055 kasus dengan jumlah korban sebanyak 3.298 orang pada periode 2022–2024.
“Ini menjadi fokus kerja kami guna meminimalisir kasus dengan program nyata melibatkan lintas sektor,” ujar Noryani.
Ia juga menjelaskan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang sudah diinisiasi sejak 2020. Hingga April 2024, terdapat 1.967 desa/kelurahan di 71 kabupaten/kota se-Indonesia yang telah mengimplementasikan DRPPA. Di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau dan Paser ditunjuk sebagai pilot project nasional program tersebut.
Rakorda P3A yang berlangsung selama tiga hari (25–27 Mei) ini dihadiri Komisi IV DPRD Kaltim, jajaran Forkopimda Kabupaten Kutai Timur, Ketua TP PKK Kutai Timur Hj Siti Robbiah Ardiansyah, dan seluruh kepala DP3A kabupaten/kota se-Kaltim.