Makkah – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait pembukaan visa furoda untuk jamaah haji Indonesia. Penegasan ini disampaikan menyusul ramainya isu di media sosial yang menyebutkan bahwa visa furoda kemungkinan akan dibuka pada Ahad, 1 Juni 2025.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki data atau pemberitahuan resmi tentang pembukaan jalur visa tersebut. Hal itu ia sampaikan di Makkah pada hari yang sama isu tersebut ramai diperbincangkan.
“Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa furoda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut,” ujar Hilman Latief pada Ahad (1/6/2025).
Ia menambahkan bahwa pihak Kementerian Agama terus memantau setiap perkembangan resmi dari Pemerintah Arab Saudi melalui kanal diplomatik dan institusi keagamaan yang ditugaskan. Sampai saat ini, tidak ada dokumen ataupun surat pemberitahuan yang diterima mengenai dimulainya proses penerbitan visa furoda.
Menurut Hilman, saat ini pemerintah tengah fokus menyelesaikan proses keberangkatan jamaah haji reguler Indonesia yang telah mencapai tahap akhir. Hingga hari ini, seluruh 525 kelompok terbang (kloter) telah diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui 14 embarkasi besar di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah 525 kloter sudah terbang ke Tanah Suci,” katanya.
Ke-525 kloter tersebut tersebar dari beberapa embarkasi, seperti Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi), Surabaya, Solo, Makassar, hingga embarkasi baru seperti Kertajati. Embarkasi Surabaya dan Solo menjadi dua embarkasi dengan jumlah kloter terbanyak, masing-masing 97 dan 95 kloter.
Visa furoda sendiri merupakan visa haji undangan pemerintah Arab Saudi yang tidak termasuk dalam kuota haji reguler Indonesia. Meski begitu, jalur ini tetap harus mendapat pengawasan dari Kemenag untuk memastikan keselamatan dan legalitas calon jamaah.
Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi, terutama yang beredar di media sosial. Kemenag juga meminta agar pihak-pihak penyelenggara perjalanan haji non-kuota tidak mengambil langkah sepihak sebelum ada kepastian dari otoritas Arab Saudi.
Dengan belum adanya kepastian pembukaan visa furoda, Kemenag menekankan bahwa informasi resmi hanya akan disampaikan melalui kanal humas Kemenag atau perwakilan pemerintah di Arab Saudi.