Kukar – Seperti sinar fajar yang mengusir kegelapan malam, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menorehkan prestasi dengan menghapuskan seluruh status desa tertinggal dan sangat tertinggal sejak 2022, menurut hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan berbasis desa di Kukar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa sekarang seluruh desa di Kukar minimal berstatus berkembang, bahkan jumlah desa mandiri meningkat secara signifikan dalam dua tahun terakhir.
“Dulu hanya 12 desa yang mandiri, sekarang sudah 78 desa pada 2024. Setiap tahun kami menargetkan peningkatan 10 hingga 12 persen desa naik status,” ungkap Arianto.
Transformasi ini tidak terlepas dari kombinasi kebijakan afirmatif yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk program penguatan ekonomi desa, pengembangan infrastruktur dasar, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Pemerintah Kukar menerapkan pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi desa-desa yang membutuhkan intervensi prioritas, mulai dari pembangunan jalan, air bersih, listrik, hingga pelatihan ekonomi produktif.
Selain itu, dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi salah satu kunci. Keberadaan BUMDes yang aktif menggerakkan ekonomi lokal secara langsung meningkatkan nilai indeks kemandirian desa.
“Kami selalu tekankan bahwa kemandirian desa bukan sekadar label, tapi tentang bagaimana desa mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal,” tambah Arianto.
Peningkatan status desa juga berdampak pada peningkatan daya saing wilayah Kukar secara umum, memperkuat posisi Kukar sebagai salah satu lumbung ekonomi di Kalimantan Timur yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan nol desa tertinggal, Pemkab Kukar kini fokus mendorong lebih banyak desa untuk naik kelas menjadi desa mandiri, sambil terus meningkatkan layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.