Balikpapan – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur merilis hasil pemeriksaan terkait laporan para CPNS tenaga kesehatan Kabupaten Berau dan menemukan adanya selisih kurang bayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mencapai Rp2,016 miliar. Hasil tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau pada Selasa (9/12/2025) setelah rangkaian pemeriksaan yang berlangsung sejak September 2025.
Pemeriksaan dilakukan atas 82 laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum terkait pemberian 80% TPP CPNS jabatan fungsional, yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2024. Selama tujuh kali permintaan keterangan dari 11 September hingga 2 Desember 2025, Ombudsman memeriksa sejumlah pihak seperti Asisten III, Inspektorat, BKPSDM, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta BPKAD. Pemeriksaan juga melibatkan pendapat ahli dan masukan Kantor Regional VIII BKN.
“Selain pihak yang dilaporkan, kami juga meminta pandangan dari ahli keuangan daerah dan hukum tata negara untuk memperkuat aspek pemeriksaan,” ujar Mulyadin.
Dalam proses pemeriksaan, Ombudsman menemukan bahwa total 126 CPNS tenaga kesehatan dari tujuh jabatan fungsional terdampak oleh ketidaksesuaian pemberian TPP tersebut. Selisih kurang bayar dihitung sejak Juni hingga Desember 2025 dengan total mencapai Rp2.016.000.000. Temuan ini turut dikoordinasikan dengan BPKP Kaltim dan BPK Kaltim untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Hasil pemeriksaan tidak hanya menyentuh ketidaksesuaian aturan, tetapi juga dampak materiel dan inmateriel yang dirasakan para CPNS,” kata Mulyadin.
Ombudsman mencatat dua bentuk maladministrasi. Pertama, pengabaian kewajiban hukum Pemkab Berau terkait ketentuan pemberian 80% TPP CPNS yang tidak sesuai aturan nasional. Kedua, kesalahan dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 242 Tahun 2024, yang menggunakan konsideran dari peraturan yang telah dicabut dan digantikan oleh Perbup Nomor 27 Tahun 2024.
“Terdapat kesalahan konsideran karena dasar hukum yang digunakan sudah tidak berlaku, sehingga keputusan tersebut tidak memenuhi ketentuan administrasi pemerintahan,” tegas Dwi Farisa Putra Wibowo, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan.
Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Pemkab Berau menyesuaikan sejumlah regulasi dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan pengakuan utang. Penyelesaian kurang bayar dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2025, dengan catatan perlu dilakukan reviu Inspektorat.
Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) diserahkan langsung oleh Mulyadin kepada Asisten III Sekretariat Daerah Berau, Maulidiyah, disaksikan jajaran OPD terkait. “Kami menerima LAHP ini dan akan menyampaikannya kepada Ibu Bupati. Kami berharap hasil ini dapat mendorong perbaikan tata kelola kepegawaian dan keuangan daerah,” ujarnya.
Dengan disampaikannya hasil pemeriksaan ini, Ombudsman mendorong Pemkab Berau segera melakukan perbaikan regulasi dan penyelesaian hak para CPNS agar praktik penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum.