Samarinda – Menjelang hari raya Iduladha 1446 H, perhatian publik di Kalimantan Timur tertuju pada risiko penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui hewan kurban. Sorotan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, yang menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap lalu lintas hewan kurban antardaerah untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Dalam pernyataannya usai Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung B pada Jumat (23/5/2025), Firnadi menyatakan bahwa kesehatan hewan kurban bukan sekadar isu teknis di sektor peternakan, melainkan berimplikasi langsung pada keamanan pangan dan keselamatan publik.
“Daging kurban akan langsung dikonsumsi masyarakat. Maka, keamanannya tidak bisa ditawar,” ujar Firnadi.
Ia menjelaskan bahwa perlu ada kerja sama lintas sektor seperti Dinas Peternakan, Balai Karantina, serta pengawas lapangan untuk menjamin kelayakan hewan. Pemeriksaan harus menyentuh semua aspek, mulai dari dokumen, kondisi fisik hewan, hingga riwayat vaksinasi agar hewan yang terinfeksi tidak masuk pasar.
Menurutnya, jalur distribusi menjadi titik rawan yang mesti diawasi ekstra ketat. Pedagang dan peternak diimbau taat prosedur agar hewan yang dijual benar-benar bebas penyakit.
Firnadi juga menekankan pentingnya edukasi publik mengenai pemilihan hewan kurban yang sehat. Ia mendorong kampanye masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama para pedagang, tentang pentingnya memiliki dokumen kesehatan hewan yang sah.
Ia berharap pemerintah provinsi melalui dinas terkait dapat memimpin penguatan sistem pengawasan dan membangun sinergi antarlembaga demi kelancaran perayaan Iduladha di Kaltim.
“Menjelang hari H, intensitas pengawasan harus ditingkatkan. Hewan yang tidak sehat jangan sampai masuk pasar,” tutup Firnadi.
Dengan pengawasan yang terkoordinasi dan kesadaran kolektif, masyarakat Kalimantan Timur diharapkan bisa menjalankan ibadah kurban dengan aman dan khusyuk tanpa kekhawatiran akan kesehatan daging yang dikonsumsi.