Samarinda – “Kita harus pikirkan peningkatan sumber daya manusia,” ujar Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, saat menanggapi rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Di tengah Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026, Senin (5/5/2025), sorotan itu mencuat sebagai bentuk kritik atas ketimpangan pembangunan antardaerah di Kaltim.
Data terbaru mencatat IPM Kutai Barat hanya berada di angka 74,76 dan Mahakam Ulu lebih rendah lagi di 70,79, menjadikan keduanya berada di posisi terbawah dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Kondisi ini mendorong DPRD Kaltim mendesak adanya langkah konkret dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Ekti, arah pembangunan harus sinkron dengan visi-misi gubernur, salah satunya lewat program “Gratispol” yang menjanjikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis.
Ia menekankan pentingnya pemerataan manfaat program tersebut di daerah-daerah dengan capaian IPM rendah, seperti Kubar dan Mahulu.
“Kalau dari provinsi sudah berjalan, karena kami yang mengawal dari RPJMD dan RKPD-nya,” tegas Ekti, merujuk pada peran legislatif dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan pembangunan.
Ia menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur saja tak cukup jika tidak diimbangi dengan investasi serius pada manusia.
Sekolah unggulan dan rumah sakit menjadi dua komponen utama dalam peta rencana lima tahun mendatang yang disusun untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah barat dan utara Kaltim.
“Infrastruktur terus berjalan, tapi harus diiringi manusia yang pintar. Pintar harus sehat dulu,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan urgensi integrasi pembangunan fisik dengan layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga.
Ia juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan rumah sakit di Kutai Barat telah mendapat kepastian lahan sekitar 20–30 hektar yang sudah dibebaskan.
Proyek ini masuk dalam skema pembangunan strategis lima tahunan bersama pembangunan sekolah unggulan di Mahulu.
Lebih lanjut, Ekti mengingatkan kepala daerah agar tidak sekadar merancang proyek tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar warga.
Menurutnya, rendahnya IPM seharusnya menjadi indikator utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
“IPM itu harus jadi pertimbangan utama. Bukan asal bangun proyek,” tegas Ekti mengakhiri.
Dengan berbagai upaya ini, DPRD Kaltim berharap disparitas IPM antarwilayah bisa dikurangi dan pembangunan manusia menjadi titik sentral dalam RPJMD Kaltim lima tahun ke depan.